Serikat pekerja dan buruh di Sumatera Selatan menuntut Pemprov Sumsel dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi mendalam terhadap seluruh kebijakan yang dilakukan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Deliar Marzoeki. Tuntutan ini menyusul kasus dugaan suap terkait K3 dan permasalahan lain yang ditangani Disnakertrans Sumsel.
Serikat pekerja dan buruh menuntut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan aparat penegak hukum melakukan investigasi terhadap seluruh kebijakan yang dilakukan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Deliar Marzoeki saat menjabat. Tak hanya soal kasus dugaan suap terkait K3 (Keselamatan kerja dan kesehatan) saja, melainkan juga permasalahan lain yang ditangani Disnakertrans Sumsel.
\'Pasca ditetapkan tersangka, kami menuntut Pemprov dan aparat penegak hukum melakukan investigasi mendalam mulai dari akar hingga ke pucuk. Utamanya kaitan dengan penetapan UMSP Sumsel 2025 yang jadi pertanyaan besar kalangan pekerja dan buruh di Sumsel,' ujar Ketua Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPPP-SPSI) Sumsel, Cecep Wahyudin, Minggu (12/1/2025). \Cecep menilai penetapan UMSP Sumsel 2025 cacat hukum dan prosedur. Tidak sesuai dengan Permenaker 16/2024 sebab di akhir penetapan unsur serikat pekerja di Dewan Pengupahan Sumsel tidak dilibatkan. Pihaknya juga menyesalkan kasus yang menimpa Kadisnakertrans yang berujung OTT tersebut. Dia menilai K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) adalah bagian penting karena berkaitan dengan nyawa pekerja. \'Jadi proses K3 perusahaan bisa lolos dengan sejumlah uang saja, ini sangat zalim dan mengancam keselamatan pekerja di Sumsel. Artinya pemerintah melakukan pembiaran terhadap perusahaan yang diduga melalaikan K3, cukup ditutup dengan sejumlah uang bukan melihat standar dan kelengkapan K3-nya,' jelasnya. \Selain itu, Cecep juga mengungkapkan jika terdapat kasus di perusahaan yang diurus bidang pengawasan ketenagakerjaan Sumsel yang disebutnya terbukti salah namun tak kunjung usai. 'Padahal sudah dibuktikan lewat nota pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pengawas namun hampir 5 tahun ini tak kunjung selesai. Sepertinya ada permainan juga, kasus ditutup sebelah pihak saja,' ungkapnya
INVESTIGATION SUMATERA SELATAN LABOR POLICY DISNAKERTRANS
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kejari Palembang Lakukan OTT di Disnakertrans Sumsel!Tim penyidik Kejaksaan Negeri Palembang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum di Disnakertrans Sumsel. Kasusnya akan segera diumumkan.
Baca lebih lajut »
BREAKING News : Dikabarkan Kejaksaan Palembang OTT Pejabat Disnakertrans Provinsi Sumsel Berita BREAKING News : Dikabarkan Kejaksaan Palembang OTT Pejabat Disnakertrans Provinsi Sumsel terbaru hari ini 2025-01-10 14:37:40 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pj Gubernur Sumsel Siapkan Plt Kepala Disnakertrans dan Staf yang Kena OTTPj Gubernur Sumsel Elen Setiadi akan segera menunjuk Plt untuk Kepala Disnakertrans dan staf yang terkena OTT oleh Kejari Palembang.
Baca lebih lajut »
Viral Video Kadisnaker Sumsel Kena OTT Kejari Palembang, Petugas Temukan UangKejari Palembang melakukan OTT terhadap para pejabat di Disnakertrans Sumsel pada Jumat (10/1/2024). Salah satunya Kepala Disnakertrans Sumsel, Deliar Marzoeki.
Baca lebih lajut »
Wamenaker Minta Manajemen Sritex Jaga Buruh, Jangan PHK Terhadap Buruh SritexWamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) memastikan agar manajemen Sritex tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh akibat putusan pailit.
Baca lebih lajut »
Praktik Khas Kolonialisme di Perkebunan Sawit Indonesia, Ini 6 Cirinya Menurut TPOLSJaringan Solidaritas Transnasional Buruh Sawit mengurai kumpulan kasus seputar buruh perkebunan sawit yang terjadi sepanjang 2024.
Baca lebih lajut »