Bupati juga menegaskan, tidak ada pungutan untuk mengurus dokumen kependudukan.
Perilaku oknum tersebut, ia mengatakan telah mencoreng nama baik masyarakat desa dan Pemkab Bandung. Apalagi selama ini, pemerintah terus berupaya maksimal memberikan pelayanan kependudukan.
"Sehingga kalau ada oknum perangkat desa seperti itu berilah sanksi seberat-beratnya apalagi minta uang berlebihan dan sebagainya ini jadi mencoreng nama baik kita," ujar Bupati Bandung.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menhub Minta Izin Operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung Terbit Paling Lambat 1 Oktober 2023 - Jawa PosMenhub Budi Karya Sumadi menyebut akan menerbitkan izin operasional untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) paling lambat 1 Oktober 2023.
Baca lebih lajut »
Kapolri Minta Tes SIM Diubah, Listyo Sigit Prabowo Minta Uji Praktik DipermudahKapolri mengomentari uji bikin Surat Izin Mengemudi atau SIM. Kapolri Listyo meminta bikin SIM untuk dipermudah.
Baca lebih lajut »
Hengky Kurniawan Minta Luhut Berikan Tiket Kereta Cepat GratisBupati Bandung Barat Hengky Kurniawan berharap warga Bandung Barat akan mendapatkan jatah tiket gratis untuk naik kereta cepat. - Halaman 1
Baca lebih lajut »
Yayasan Margasatwa Gugat Pemkot Bandung ke Pengadilan NegeriSengketa Kebun Binatang Bandung masih berlanjut, kini Yayasan Margasatwa Tamansari menggugat Pemkot Bandung ke PN Bandung. Via detikjabar_
Baca lebih lajut »
Cagar Biosfer di Riau yang Diakui UNESCO Sengaja Dibakar, BBKSDA GeramBBKSDA geram dengan pihak yang membakar Cagar Biosfer di Riau yang diakui UNESCO.
Baca lebih lajut »
DPR Geram WNA di Bali Pakai Visa Wisata Tapi Ternyata KerjaAnggota DPR menyoroti aksi sewenang-wenang turis asing di Bali. Banyak yang memiliki visa wisata tapi ternyata bekerja.
Baca lebih lajut »