Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya semakin memperketat pengawasan peredaran daging gelonggongan di Kota Pahlawan. Apabila masih ditemukan ada peredaran daging gelonggongan itu, bukan tidak mungkin Pemkot Surabaya bersama pihak terkait akan mengenakan pidana penjara paling lama 2 tahun.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya Antiek Sugiharti memastikan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari Satpol PP Surabaya, RPH Surabaya, dan juga pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan peredaran daging gelonggongan ini.Bahkan, ia juga memastikan sudah berkoordinasi dengan sejumlah daerah di Jawa Timur untuk ikut serta mengawasi peredaran daging gelonggongan ini.
Ia memastikan kualitas daging sapi gelonggongan itu mengandung kadar air tinggi yang dapat mempercepat pembusukan daging serta merusak protein yang terkandung dalam daging. Antiek juga memastikan bahwa praktek penggelonggongan sapi merupakan praktik pelanggaran kesejahteraan hewan dan melanggar UU no. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta KUHP Pasal 302.
Ia juga berharap kepada warga Kota Surabaya untuk berhati-hati dalam memilih daging yang akan dikonsumsi. Bahkan, ia juga berharap kepada semua pihak dan warga Kota Surabaya untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila di lapangan ditemukan daging gelonggongan itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dukung Pelaksanaan Pemilu 2024, Pemkot Surabaya Bersinergi bersama BawasluWali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, dengan adanya sinergi dalam menjalin harmonisasi bersama Bawaslu Kota Surabaya.
Baca lebih lajut »
Pemkot Surabaya dan ITS dirikan perusahaan air minum kemasan HE2OPemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mendirikan perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) yang sehat dan ...
Baca lebih lajut »
Ganti Kendaraan Listrik, Pemkot Surabaya Gandeng ITS Sediakan SPKLUPeralihan motor BBM ke listrik tentu harus didukung dengan penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Baca lebih lajut »
Pemkot Surabaya terima pengunduran diri pejabat BUMD yang masuk DCSPemerintah Kota Surabaya menyatakan sudah menerima surat pengunduran diri dari salah satu pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang namanya masuk dalam ...
Baca lebih lajut »
Kendaraan Non Listrik Milik Pemkot Surabaya Dilelang Bulan DepanSeluruh motor roda dua Berbahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, sekarang ini tengah didata pemkot sebelum nantinya dijual melalui balai lelang.
Baca lebih lajut »