Pihak yang melaporkan terdiri dari dua kelompok masyarakat, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara.
Dua kelompok masyarakat, Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan Presiden Jokowi, Hakim MK Anwar Usman ke KPK atas nepotisme dalam batas usia capres yang digugat di MK.
Erick menjelaskan dugaan nepotisme atas putusan MK yang juga turut menyeret nama Ketua PSI Kaesang Pangarep. Mereka menilai keputusan MK yang membolehkan capres-cawapres berusia di bawa 40 tahun, dengan catatan pernah menjadi kepala daerah adalah kesengajaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MK Anwar Usman Pimpin Sidang Putusan Batas Usia Maksimal Capres 70 Tahun Hari IniKetua MK Anwar Usman akan memimpin sidang putusan perkara gugatan uji materiil syarat batas usia maksimal Capres-Cawapres 70 tahun.
Baca lebih lajut »
Anwar Usman Akan Pimpin Sidang Putusan soal Batas Usia Maksimal Capres 70 TahunKetua MK Anwar Usman akan memimpin sidang putusan terkait batas usia maksimal capres-cawapres 70 tahun.
Baca lebih lajut »
Pemohon Sempat Interupsi Putusan MK untuk Ingatkan Konflik Kepentingan Anwar UsmanHakim MK Anwar Usman sempat memotong apa yang akan disampaikan Sunandiantoro agar dia bisa melanjutkan pembacaan putusan.
Baca lebih lajut »
Begini Reaksi Anwar Usman Ketika Gibran Rakabuming Disebut Keponakan Saat Sidang Putusan MKBerita Begini Reaksi Anwar Usman Ketika Gibran Rakabuming Disebut Keponakan Saat Sidang Putusan MK terbaru hari ini 2023-10-23 13:55:07 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Baca Putusan Usia Capres-Cawapres, Anwar Usman Diinterupsi soal GibranKuasa hukum pemohon menginterupsi Anwar Usman sambil menyinggung soal keponakannya, Gibran Rakabuming. Namun, belum selesai interupsi, Anwar memotongnya.
Baca lebih lajut »