Pembubaran Komisi Akuntabilitas Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui UU ASN terbaru dianggap mengancam netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada 2024. Pernyataan ini dilatarbelakangi dengan fakta bahwa KASN memiliki peran penting dalam mengawasi netralitas ASN, terutama saat pemilu.
Suasana usai Deklarasi Netralitas Pegawai ASN pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 secara Serentak se-Sumsel di Griya Agung Palembang, Sumsel, 27 Februari 2023.yang akan digelar serentak di 545 daerah pada 27 November 2024 mendatang. Setelah pasangan calon ditetapkan, tahapan pilkada berikutnya adalah kampanye yang akan dimulai pada 25 September mendatang.
Namun, ketika Orde Baru lahir, pemerintah menilai bahwa PNS harus diberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul dalam partai politik. Oleh karena itu, diterbitkan UU No 2/1970 yang mencabut Perpres 2/1959 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi pejabat negeri warga negara RI. Ketika itu, tiap ASN yang tergabung dalam Golongan Karya yang sudah memiliki keluarga dan memiliki hak pilih diwajibkan untuk memilih partai tersebut. Ada nuansa ketakutan apabila berbeda dengan garis politik yang ditetapkan, misalnya takut tidak mendapatkan promosi, dihambat hak-hak lainnya. Hal itu menjadi pelanggaran terhadap netralitas ASN di masa Orba, dan menjadi pelanggaran serius terhadap asas bebas dalam penyelenggaraan pemilu.
MK diminta untuk memprioritaskan pengujian ini mengingat pentingnya kehadiran KASN dalam rangka mengawasi perilaku ASN di tahun politik, khususnya momentum pelaksanaan pilkada serentak 2024.Pendiri Themis Indonesia, Feri Amsari, mengatakan, ada potensi besar penyalahgunaan netralitas ASN terutama oleh calon kepala daerah petahana. Ini akan menjadi problem serius dalam penyelenggaraan pilkada yang akan berlangsung serentak di 545 daerah.
Jawa Barat, misalnya, memiliki DPT dengan 35.714.901 pemilih dan ASN 421.329 orang. Sementara Jawa Timur memiliki DPT sebanyak 31.402.838 pemilih dengan ASN 459.321 orang, dan seterusnya.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat menandatangani surat keputusan bersama untuk menjaga aparatur sipil negara tetap netral selama Pilkada 2020, 10 September 2020.
KASN Netralitas ASN Pemilu 2024 UU ASN BKN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BKN Gantikan KASN Pelototi Pelanggaran ASN di Pilkada 2024Bawaslu sebut BKN gantikan KASN untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran ASN selama tahapan Pilkada serentak 2024.
Baca lebih lajut »
400 Lebih ASN Diduga Langgar Netralitas, Ancam Integritas Pilkada 2024Ia juga memprediksi bahwa laporan terkait netralitas ASN di Pilkada 2024 akan meningkat dibandingkan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS Mulai Hari Ini 14 September 2024, Cek SSCASNSetelah pendaftaran CPNS 2024, kini proses seleksi CPNS 2024 memasuki pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS 2024.
Baca lebih lajut »
Jadwal Liga Champions Pekan Ini 17-20 September 2024, Disiarkan di TV Apa?Jadwal pertandingan Liga Champions musim 2024/2024 pekan ini, 17-20 September 2024
Baca lebih lajut »
Perbedaan Paralimpiade dan Olimpiade Paris 2024, Jangan Salah SebutParalimpiade 2024 diselenggarakan setelah berlangsungnya Olimpiade Paris 2024 yang telah usai pada 11 Agustus 2024.
Baca lebih lajut »
Penggerak Literasi Nyalanesia Raih Penghargaan Guru Terbaik di ASN Talent FEST 2024 dan Anugerah ASN 2023Sebagai pendidik di wilayah 3T Kuswanto telah menunjukkan komitmen dan dedikasi yang luar biasa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
Baca lebih lajut »