Hal tersebut diungkapkan oleh Tim Khusus CAT BKN Abdul Haris Nasution.
Liputan6.com, Jakarta Badan Kepegawaian Negara atau BKN menegaskan bahwa seleksi CAT Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2022 dapat ditunda atau bahkan dibatalkan. Kebijakan itu diambil jika terjadi beberapa persoalan.
Sementara itu, apabila melebihi waktu tersebut, tapi internet tak kunjung membaik maka panitia seleksi akan melakukan penjadwalan ulang terhadap peserta ujian.Di samping itu, peserta seleksi PPPK juga harus mengetahui bahwa ujian bisa saja dibatalkan. Aturan ini diberlakukan jika ditemukan adanya indikasi kecurangan.
“Kalau indikasi kecurangan itu untuk yang sekarang dengan peramban sendiri ini itu sudah memfilter adanya kecurangan dalam segi misal aplikasi yang lain atau aplikasi remote tadi misalkan ada oknum yang menginstall selain dari peramban ini itu juga dapat dilakukan karena peramban ini sendiri bisa difilter,” ungkap Abdul.
“Dari pemfilteran IT, dari penggunaan peramban sendiri ini, bisa kita pantau jika ada koneksi lain untuk masuk mereka tidak bisa mengakses si peramban ini karena itu sudah berbeda untuk meremotenya tadi untuk menginstall aplikasi remote juga itu tidak dapat dilakukan,” pungkasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tips Agar Anak Bisa Menikmati Liburan secara OptimalPerhatikan sejumlah tips berikut ini agar anak bisa menikmati liburan secara optimal.
Baca lebih lajut »
Konversi Kebun Teh Simalungun Harus Perhatikan Aspek Lingkungan dan SejarahPT Perkebunan Nusantara IV mengonversi lagi 257 hektar kebun teh menjadi sawit di Simalungun. Konversi ditolak masyarakat karena dinilai tak memperhatikan aspek lingkungan dan nilai sejarah kebun peninggalan Belanda itu. Nusantara AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Perayaan Tahun Baru Tetap Harus Perhatikan Pembatasan MassaPerayaan Natal dan Tahun Baru tetap perlu memperhatikan kapasitas tempat dengan upaya mengantisipasi terjadinya kerumunan. Pembatasan ini untuk mencegah penularan Covid-19. Nusantara AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Pemerintah Didorong Perhatikan Anggaran Pemilu 2024Pemerintah didorong memperhatikan anggaran pelaksanaan Pemilu 2024. Pasalnya, keseriusan pemerintah belum terlihat optimal.
Baca lebih lajut »