Pandangan fraksi terhadap nota pengantar LPP APBD 2021 (19/7) sepertinya menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat untuk Bupati dan Wabup Jember, berikut jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya.
Legislatif banyak menyerukan beragam perbaikan serta percepatan menyeluruh di berbagai sektor, sebagaimana dalam janji-janji politik Bupati Hendy Siswanto dan Wabup M Balya Firjaun Barlaman ketika berkampanye dulu.
Saat agenda pandangan umum , fraksi-fraksi sempat ramai-ramai menyoroti soal pertanggungjawaban pelaksanaan BTT TA 2020 Covid-19 sebesar Rp 107 miliar yang belum jelas kelanjutannya. “Kami telah membentuk Tim Verifikasi Surat Pertanggungjawaban BTT Covid-19 untuk melakukan verifikasi SPJ. Hasilnya, disampaikan kepada BPK sebagai tindak lanjut atas LHP BPK. Proses selanjutnya menunggu keputusan lebih lanjut,” kata bupati, seperti tertuang dalam nota jawaban.
Saat agenda pandangan umum , fraksi-fraksi sempat ramai-ramai menyoroti soal pertanggungjawaban pelaksanaan BTT TA 2020 Covid-19 sebesar Rp 107 miliar yang belum jelas kelanjutannya. “Kami telah membentuk Tim Verifikasi Surat Pertanggungjawaban BTT Covid-19 untuk melakukan verifikasi SPJ. Hasilnya, disampaikan kepada BPK sebagai tindak lanjut atas LHP BPK. Proses selanjutnya menunggu keputusan lebih lanjut,” kata bupati, seperti tertuang dalam nota jawaban.
Dalam paparannya, melalui dokumen 24 halaman tersebut, Bupati Hendy mengawali dengan memberikan tanggapan terhadap pandangan umum Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya . Dilanjutkan dengan menanggapi pandangan umum Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Pandekar, dan pandangan umum Fraksi Nasdem.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah segera terbitkan aturan ganti rugi ternak mati akibat PMKKoordinator Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah segera menerbitkan aturan mengenai ...
Baca lebih lajut »
Aturan Rinci Soal Ganti Rugi Ternak Mati Karena PMK Segera TerbitPemerintah segera mengeluarkan regulasi yang mengatur detil mekanisme ganti rugi ternak mati karena PMK.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Upayakan Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Atasi Wabah PMK | merdeka.comTerkait bantuan terhadap peternak yang mengalami kerugian akibat wabah PMK, pemerintah akan segera mengeluarkan peraturan rinci tentang besaran nilai bantuan. Diketahui, bahwa para peternak terpaksa memotong hewan ternaknya akibat terpapar PMK.
Baca lebih lajut »
Kalbar Kembali Dapat 30 Ribu Dosis Vaksin untuk Cegah PMK |Republika OnlineSelain vaksin PMK, Kalbar juga mendapat paket vitamin untuk 6.000 ekor hewan ternak.
Baca lebih lajut »
Jaga Ternak untuk Wujudkan Sulawesi Bebas PMKItjen Kementan) melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) di wilayah Sulawesi.
Baca lebih lajut »