Dengan pelonggaran aturan, diharapkan penyerapan rumah subsidi lebih besar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara Tbk bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan relaksasi sejumlah aturan atau persyaratan dalam pembangunan rumah subsidi. Adapun relaksasi tersebut diharapkan akan memberi kemudahan dan mempercepat pembangunan rumah subsidi oleh pengembang. Baca Juga Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan perseroan berupaya melakukan koordinasi dengan para pengembang agar bisa mempercepat proses pembangunan rumah.
"Yang penting komitmen pengembang itu kuat untuk bisa melakukan hal tersebut dan bisa dibuktikan misal dengan sudah bayar retribusi pemasangan listrik," katanya. Pahala menegaskan multiplier effect pada kredit kepemilikan rumah cukup tinggi. Hal ini dikarenakan bukan hanya berimplikasi kepada masyarakat yang membutuhkan adanya perumahan tetapi juga para pengusaha-pengusahanya dan terus sampai nilai tambahnya kepada kontraktor, kemudian penjual bahan bangunan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BTN Bidik Pertumbuhan Kredit Capai 5 Persen pada 2020BTN menargetkan pertumbuhan kredit tahun ini bisa mencapai 5 persen yang ditopang oleh tambahan subsidi KPR dan penempatan dana oleh pemerintah.
Baca lebih lajut »
BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020BTN telah melakukan restrukturisasi kredit pada 230.000 nasabahnya hingga akhir Juni 2020.
Baca lebih lajut »
BTN Targetkan KPR Subsidi di 2020 Naik 10 PersenBank BTN menargetkan pertumbuhan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) bersubsidi sebesar 10 persen di tahun 2020 ini.
Baca lebih lajut »
BTN Salurkan Kredit Rp 4,4 T dari Penempatan Dana Pemerintah |Republika OnlineBTN optimistis menyalurkan Rp 15 triliun sampai akhir September.
Baca lebih lajut »
BTN Telah Salurkan Kredit Rp4,4 T dari Penempatan Dana PemerintahIa optimistis BTN akan mampu menyalurkan tiga kali lipat dari dana pemerintah tersebut yakni Rp15 triliun sampai akhir September 2020.
Baca lebih lajut »
Pemkot Bandung Bahas Relaksasi Tempat Hiburan |Republika OnlineTempat hiburan malam harus menerapkan standar protokol kesehatan dan kesiapan.
Baca lebih lajut »