Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan inovatif dalam Rapat Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2025. Kebijakan berbasis bukti menjadi landasan utama, dengan fokus pada adaptasi terhadap perubahan cepat, profesionalisme dalam program, dan inovasi di internal BSKDN serta unit kerja lain.
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan inovatif. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Fakta Integritas dan Perjanjian Kerja Tahun 2025 di Aula BSKDN, pada Jumat 24 Januari 2025.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, BSKDN memiliki dua sasaran strategis utama, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif serta meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi strategi kebijakan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kemendagri.
'Dengan layanan publik yang lebih baik, perizinan dapat berjalan lancar, lapangan kerja terbuka, dan pengangguran berkurang,' tambahnya. Penandatanganan Fakta Integritas dan Perjanjian Kerja Tahun 2025Di lain sisi, BSKDN juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan yang strategis. Dia mengatakan, dengan intensitas tugas yang semakin tinggi, BSKDN telah menurunkan tim untuk melakukan pengukuran data terkait perbaikan layanan publik. Hasilnya diharapkan dapat mendukung kelancaran perizinan, membuka peluang kerja, dan meningkatkan produksi ekonomi.
TATA KELOLA PEMBERENTASAN KEBIJAKAN BERDASARKAN BUKTI INOVASI PROFESIONALISME ADAPTASI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BSKDN Kemendagri Mendorong Tata Kelola Pemerintahan 2025 Adaptif, Profesional, InovatifJPNN.com : Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo terus mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, dan inovatif.
Baca lebih lajut »
BSKDN Ungkap Isu-Isu Strategis dalam Evaluasi Pilkada 2024JPNN.com : BKSDN menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, di Aula BSKDN pada Rabu, (22/1).
Baca lebih lajut »
Kemendagri Adakan FGD Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan IndonesiaKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema 'Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia' yang dihadiri para pakar kepemiluan untuk membahas peningkatan kualitas pemilu di Indonesia.
Baca lebih lajut »
DPR Tegaskan Efektivitas Tekanan Publik dalam Pembentukan KebijakanArtikel ini membahas mengenai pernyataan Ridho dan Fitroh terkait efektivitas tekanan publik dalam pembentukan kebijakan, serta tanggapan mereka terhadap komplain Donny mengenai penetapan tersangka oleh KPK.
Baca lebih lajut »
Kebijakan Publik dan Peran Filsafat dalam Pembangunan NegaraArtikel ini membahas definisi kebijakan publik, peran penting filsafat dalam pembentukannya, dan hubungan antara kebijakan publik dengan pembangunan negara. Diambil contoh China sebagai negara maju yang berhasil menggabungkan strategi kebijakan politik Marxis dengan kebijakan ekonomi kapitalis.
Baca lebih lajut »
Kebijakan Tarif PPN Berubah Tiga Kali dalam Satu BulanKebijakan tarif PPN berubah tiga kali dalam satu bulan, menimbulkan kebingungan, kerumitan administrasi pajak, dan kegaduhan politik di kalangan elite. Kenaikan PPN 12 persen diterapkan untuk barang dan jasa nonmewah, termasuk renovasi rumah, kendaraan bekas, jasa pengiriman, dan agen wisata. Meskipun rencana kenaikan PPN secara umum dibatalkan, dampaknya telah dirasakan masyarakat. Pemerintah memutuskan kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah, namun pasar telah merespons sebagai antisipasi.
Baca lebih lajut »