Keberadaan otonomi desa memungkinkan masyarakat desa dapat melakukan pembangunan berkelanjutan yang berbasis potensi yang dimiliki desa.
berbeda dibanding otonomi di provinsi, kabupaten atau kota. Otonomi di desa didasarkan pada rekognisi atau pengakuan dan penghormatan dari negara atas asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat."Ketentuan ini membuka peluang bagi desa menggunakan otoritasnya untuk memanfaatkan potensi desa, mengelola pembangunan desa secara lebih mandiri dan mempercepat peningkatan kesejahteraan warga desa," tambahnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Strategi Kebijakan, Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik TR. Fahsul Falah berharap, hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi kebijakan kepada mendagri."Hasil penelitian ini harapannya menjadi masukan dan rekomendasi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri serta komponen Kementerian Dalam Negeri terkait dalam upaya identifikasi pentingnya strategi kebijakan pengukuran kinerja aparatur pemerintahan desa," terangnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kurangi Polusi Udara, BSKDN Kemendagri Dorong Masyakarat Beralih ke Kendaraan ListrikBadan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi berbagai inovasi dalam industri otomotif, termasuk inovasi untuk menciptakan kendaraan listrik dengan harga ekonomis.
Baca lebih lajut »
Kepala BSKDN: Gali potensi desa untuk pembangunan berkelanjutanKepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta perangkat desa di seluruh Indonesia ...
Baca lebih lajut »
Kemhan sosialiasi pembinaan bela negara bagi perangkat desa di AmbonKementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara bagi perangkat desa di Kota Ambon Provinsi Maluku. "Sosialisasi ...
Baca lebih lajut »
Bea Cukai Sosialisasikan Ketentuan Ekspor bagi Pelaku UMKM di KalimantanBea Cukai terus dorong potensi UMKM melalui peningkatan kualitas produksi.
Baca lebih lajut »
Kemendagri tetapkan Fahrensy Funay sebagai Penjabat Wali Kota KupangKementerian Dalam Negeri RI menetapkan Fahrensy Priestly Funay sebagai penjabat Wali Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur menggantikan George Melkianus ...
Baca lebih lajut »
APMS Pede Kemendagri Tidak Akan Perpanjang Jabatan Yan Piet Mosso Sebagai Pj Bupati SorongAliansi Peduli Masyarakat Sorong (APMS) menyebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencoret nama Yan Piet Mosso dalam daftar calon penjabat atau Pj Bupati Sorong.
Baca lebih lajut »