Bagi mantan tenaga honorer dan PPNPN di berbagai lembaga, termasuk BPPT, BRIN telah memberikan beberapa opsi sesuai status masing-masing. Berikut rincian informasinya.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko. ANTARA/Anita Permata Dewi.
"Ini opsi generik yang berlaku untuk semua," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko yang dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu. Honorer periset usia lebih dari 40 tahun dan S3 bisa mengikuti penerimaan aparatur sipil negara jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2021. Untuk itu, Handoko mengatakan BRIN memakai skema alih daya, sehingga tidak merekrut personel. "Jadi, kita tidak merekrut personel, tetapi "membeli jasa" dari mitra rekanan," ujar Kepala BRIN.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mantan PPNPN BPPT mengadu ke Komnas HAM agar kembali bekerja di BRINMantan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ...
Baca lebih lajut »
Komnas HAM minta BRIN jelaskan pemutusan kontrak kerja PPNPN BPPTKomisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan penjelasan terkait pemberhentian kontrak kerja ...
Baca lebih lajut »
120 Ilmuwan dan Staf Eijkman Tersingkir, BRIN Tawarkan 5 OpsiBRIN mengklaim opsi-opsi untuk ilmuwan dan staf tersebut juga telah disampaikan melalui forum-forum resmi yang dihadiri periset Eijkman. Berdasarkan Peraturan Presiden...
Baca lebih lajut »
Lembaga Eijkman Dilebur, Kepala BRIN Klaim Ada Kepastian Status KepegawaianPara pegawai dan periset dari Lembaga Eijkman yang telah melebur ke dalam BRIN mendapat kepastian status kepegawaian dan hak finansial.
Baca lebih lajut »
Lembaga Eijkman Bergabung ke BRIN, 71 Staf Peneliti DiberhentikanPemerintah melebur LBM Eijkman yang telah beroperasi selama 33 tahun ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Baca lebih lajut »