BADAN Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebut angka kemiskinan ekstrem di Jakarta pada Maret 2022 meningkat 0,2% menjadi 0,89% dari Maret 2021.
Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana, mengatakan, wilayah dengan peningkatan kemiskinan ekstrem terbanyak adalah Jakarta Utara.
Kategori kemiskinan ekstrem yakni warga yang memiliki pengeluaran per hari kurang dari US$ 1,9 atau dalam konversi ke rupiah adalah Rp11.633 atau memiliki pengeluaran kurang dari Rp350 ribu per bulan. "Memiliki perumahan ada yang belum layak, luas lahan per kapita di bawah 8 meter persegi. Tadi kami sampaikan kepada Pj Gubernur gambaran bagaimana penduduk miskin ekstrem di DKI," tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
4 Arah Reformasi Birokrasi BPS 2023, Sasar Kemiskinan hingga InvestasiBadan Pusat Statistik (BPS) meresmikan Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023
Baca lebih lajut »
Seleksi Paskibraka Tingkat Jakarta Barat Dibuka untuk Semua SMA dan SMK Mulai Maret 2023Para siswa peserta Paskibraka terbaik di tingkat kota akan dikirimkan untuk mengikuti seleksi di tingkat Provinsi DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »
BMKG: DKI Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Selama Sepekan ke DepanBadan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan selama sepekan mendatang.
Baca lebih lajut »
Perbasi DKI Jakarta Apresiasi Tim Putri Peraih Juara 1 Kejurnas 2023Salah satu bentuk apresiasi dari Perbasi DKI Jakarta kepada para atlet peraih trofi juara ialah mengajak makan sepuasnya bersama di pusat perbelanjaan bilangan Jakarta Selatan
Baca lebih lajut »
Tirta Lunggana Keluar Dari Kepengurusan DPW PPP DKI JakartaKADER Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta Guruh Tirta Lunggana menyatakan telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPW sejak penerbitan SK baru
Baca lebih lajut »
Dishub DKI Jakarta Belum Bahas Teknologi untuk ERP, Masih Fokus RegulasiSyafrin berujar, regulasi tersebut masih dibahas bersama DPRD DKI Jakarta, tepatnya di Komisi B.
Baca lebih lajut »