Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menghentikan penerbitan sertifikat tanah analog, untuk mengoptimalkan ...
Kepala Kanwil BPN Kepulauan Babel I Made Daging. ANTARA/HO-AprionisPangkalpinang - Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghentikan penerbitan sertifikat tanah analog, untuk mengoptimalkan program sertifikat elektronik di daerah ini.
Ia mengatakan bidang tanah masyarakat di Provinsi Kepulauan Babel mencapai 700 ribu bidang tanah dan 600 ribu bidang sudah terdaftar di Badan Pusat Statistik . Sedangkan 100 ribu belum terpetakan, sehingga diharapkan masyarakat untuk mengurus dan mensertifikatkan tanahnya. Menurut dia, saat ini BPN telah hentikan memproduksi sertifikat tanah analog dan mengalihkan sertifikat tanah analog ke elektronik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kanwil BPN Jatim dan Kantah Surabaya 1 Gelar Penanaman 100 Pohon di Hari Lingkungan Hidup SeduniaKanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 menggelar penanaman pohon di bantaran Telaga Utama Road, Citraland
Baca lebih lajut »
Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur permudah UMKM lewat KKPRKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur mempermudah pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam permodalan usaha melalui Kesesuaian ...
Baca lebih lajut »
BPN Babel terbitkan 673 sertifikat tanah elektronikKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerbitkan 673 sertifikat tanah elektronik guna mewujudkan pelayanan ...
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Usul Bentuk Badan Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN Masih Pikir-pikirDPR mengusulkan Badan Reforma Agraria muncul usai menilai beban kerja dalam mengejar target reforma agraria itu tidak mudah. Untuk itu perlu ada undang-undang khusus yang melandasi.
Baca lebih lajut »
Bank Dunia Komentari Rencana Prabowo Pisahkan Pajak dari KemenkeuBank Dunia menilai rencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) membutuhkan waktu.
Baca lebih lajut »
Mimpi Prabowo Bentuk BPN, Emang Bisa Naikkan Rasio Pajak?DPR mempertanyakan efektivitas pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).
Baca lebih lajut »