BPKP Selamatkan Rp 117 T Uang Negara dari Pemborosan, Ada dari Kereta Cepat

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelamatkan keuangan negara Rp 117,84 triliun pada 2022.

Hal ini disampaikan langsung Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Menurutnya hal ini menunjukkan kontribusi BPKP terhadap keuangan negara.

"Penghematan sebesar Rp 76,32 triliun. Kenapa efisiensi, ini uangnya belum keluar. Mau keluar tapi kami cegah. Uang ini belum keluar berhasil kita selamatkan," katanya. Ateh menjelaskan, pengawasan BPKP sangat luas, mencakup sekitar 86 Kementerian/Lembaga, 542 Pemda, dan desa. BPKP juga mengawasi 212 proyek dan PSN, 112 proyek pembangunan lainnya, 114 BUMN dan anak perusahaannya, dan lain-lain.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikfinance /  🏆 18. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pecah Rekor, BPKP Selamatkan Uang Negara Rp117,83 Triliun dari PemborosanBadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil menyelamatkan keuangan negara dari pemborosan sebanyak Rp 117,83 triliun di sepanjang 2022.
Baca lebih lajut »

Pendapatan LRT Jakarta Naik Jadi Rp 211 Miliar pada 2022, Penumpang Meningkat 117 PersenPendapatan LRT Jakarta Naik Jadi Rp 211 Miliar pada 2022, Penumpang Meningkat 117 Persen TempoMetro
Baca lebih lajut »

BPKP Puji Keberhasilan Gubernur Herman Deru Menekan Stunting di SumselKepala BPKP Sumsel Buyung Wiromo Samudro menilai keberhasilan Gubernur Herman Deru tekan stunting menjadi indikator baiknya pembangunan di Sumsel
Baca lebih lajut »

Kejagung Periksa Kepala Satuan Pengawas Surveyor Indonesia soal Korupsi SKEBP RajunganKejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan (SKEBP) Rajungan pada PT Surveyor Indonesia.
Baca lebih lajut »

Kewenangan Terlalu Besar, BRIN Perlu PengawasFungsi BRIN seharusnya hanya berfokus sebagai organisasi yang dapat mengimplementasikan jalannya riset dan inovasi. Namun, saat ini, BRIN menjalankan fungsi kebijakan dan implementasi yang rentan disalahgunakan. Iptek AdadiKompas
Baca lebih lajut »