Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, Tri Handoyo, mengatakan cakupan layanan air bersih di Kota Solo berdasarkan data terbaru 2021 sudah mencapai sekitar 34,49 persen.
di Kota Solo berdasarkan data terbaru 2021 sudah mencapai sekitar 34,49 persen. Angka tersebut melampauiHal tersebut diungkapkan usai acara
Menurut Tri, rata-rata pelayanan air bersih di berbagai kota sudah lebih baik dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Jateng. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor., berkaitan dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah. “Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya membentuk PDAM [ Perusahaan Daerah Air Minum],” ucap dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Datang ke Rumah Dinas Gubernur Jateng, Siswa SMPN 1 Solo Beri Pertanyaan GanjarGubernur Jateng, Ganjar Pranowo, kedatangan ratusan siswa SMPN 1 Solo di rumah dinasnya, Puri Gedeh, Kota Semarang, Jumat (10/2/2023).
Baca lebih lajut »
Hore! Jembatan Kaca Tinjomoyo Semarang Segera DibukaWisata Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), akan menghadirkan wahana baru berupa jembatan kaca di Hutan Tinjomoyo.
Baca lebih lajut »
Wakil Wali Kota Solo tak Tahu Gibran Menaikkan Tarif PBB, FX Rudy Marahi Teguh |Republika OnlineKenaikan tarif PBB yang menjulang akhirnya batal setelah diprotes warga.
Baca lebih lajut »
Gibran Ungkap 16 Program Pembangunan Kota Solo, Sebagian Sudah Bisa Dinikmati MasyarakatWali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengungkap 16 program prioritas pembangunan Kota Solo pada tahun ini. Menurutnya sebagian dari proyek pembanguan tersebut telah bisa dinikmati masyarakat.
Baca lebih lajut »
Nilu Kopi UMS, Tempat Nongkrong Instagramable Bernuansa Tropis Dekat Kota SoloIngin mencari tempat nongkrong sambil bekerja atau mengerjakan tugas, kamu bisa berkunjung ke Nilu Kopi UMS.
Baca lebih lajut »
FX Rudy Kritik Rencana Wali Kota Solo Naikkan PBB, Sebut Tak Ada Komunikasi, Ini Jawaban GibranRudy menilai kebijakan yang diambil Gibran terlalu tergesa-gesa dan bentuk kurangnya komunikasi dengan dengan DPRD dan partai PDIP.
Baca lebih lajut »