'Operasi tangkap tangan oleh KPK ini adalah perilaku, bukan tata kelola keuangan negara,' kata anggota VII BPK RI Hendra Susanto.
Anggota VII BPK RI Hendra Susanto memberikan Kuliah Umum di Universitas Andalas di Padang, Selasa . ANTARA/Muhammad Zulfikar.
"Operasi tangkap tangan oleh KPK ini adalah perilaku, bukan tata kelola keuangan negara," kata anggota VII BPK RI Hendra Susanto saat memberikan Kuliah Umum di hadapan civitas akademika Universitas Andalas dengan mengusung tema "Tacit Knowledge Developing Leadership and Capabilities to Achieve Your Ultimate Goals", di Padang, Selasa.
Dalam kasus itu, lanjut dia, eks Gubernur Sulawesi Selatan tersebut meminta sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan fasilitas dari Nurdin Abdullah. Menurut dia, apabila seorang kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur melakukan maladministrasi, proses pelelangan yang salah, spesifikasi pekerjaan kurang dari ketentuan dengan indikator lebih dari lima persen, maka tidak akan meraih opini wajar tanpa pengecualian .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemprov Optimis Pertahankan WTPPemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2022 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng di ruang rapat BPK RI Perwakilan Kalteng, Rabu (15/3).
Baca lebih lajut »
4 Temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemkot Probolinggo Dilaporkan ke PolisiMenurut pelapor, tahun 2021 saja, ada 16 rekomendasi yang belum selesai dan 81 rekomendasi belum ditindaklanjuti.
Baca lebih lajut »
Korupsi BTS Kominfo, BPK: Banyak Masalah, Penentuan Ribuan Lokasi Tower Tidak Berdasar Survei LapanganBPK: Rancangan 7.904 titik pembangunan tower BTS hanya dilakukan di atas meja. Data tersebut mengacu pada desktop study alias bukan berdasarkan kondisi ril di lapangan.
Baca lebih lajut »
BPK jelaskan kepala daerah terjaring OTT KPK meski raih opini WTPBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjelaskan penyebab adanya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...
Baca lebih lajut »
Tok! OJK Bubarkan Dapen WanaarthaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) membubarkan Dana Pensiun (Dapen) Lembaga Keuangan Adisarana Wanaartha
Baca lebih lajut »
Revitalisasi bahasa daerah jadi bahasan Kongres Bahasa Indonesia - ANTARA NewsANTARA - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan Diseminasi ...
Baca lebih lajut »