Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Maluku Utara (Malut) menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana perjalanan dinas fiktif senilai Rp7,9 ...
Ternate - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana perjalanan dinas fiktif senilai Rp7,9 miliar hampir merata di sembilan kabupaten/kota minus Kota Tidore Kepulauan.
Dia mengakui, untuk Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan pengembalian atas temuan BPK-RI sebesar Rp5 miliar, sedangkan untuk Provinsi Malut akan dilakukan penyerahan LHP pada Senin 27 Mei di Sofifi. Sedangkan, kalau untuk kas, pendapatan daerah dan pajak sebagian menjadi temuan karena tidak pernah setor ke negara, ada kabupaten yang menggunakan uangnya belum diserahkan, bahkan di Pulau Taliabu sejak 2014 uang senilai Rp4 miliar.
Dia menambahkan, untuk hasil pemeriksaan atas LKPD kabupaten/kota tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan opini dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun lalu hanya sebanyak tujuh Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian , namun tahun ini meningkat menjadi delapan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Majene Raih Quadtrick Opini WTP dari BPK RIOpini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih Kabupaten Majene keempat kalinya secara berturut turut (Quadtrick). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan
Baca lebih lajut »
Bawaslu RI Tolak Laporan BPN Soal Dugaan Kecurangan PemiluVideo Terkini - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI kembali menolak laporan dugaan kecurangan pemilu terstruktur,...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Aceh raih opini WTP dari BPKPemerintah Aceh meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.\r\n\r\nOpini WTP ...
Baca lebih lajut »
Kotawaringn Barat Barat Kembali Meraih Predikat WTP dari BPK KaltengPemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar), kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...
Baca lebih lajut »
Pemkot Gunungsitoli optimistis pertahankan Opini WTP dari BPKPemerintah Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, optimistis ke depan bisa mempertahankan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari Badan ...
Baca lebih lajut »
KPK tunggu hasil pemeriksaan BPK terkait korupsi jalan Kemiri-DepapreKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perhitungan kerugian keuangan negara ...
Baca lebih lajut »
Amien Rais sambangi massa di depan Gedung Bawaslu RIMantan Ketua MPR RI Amien Rais menyambangi massa yang sedang berorasi di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta, Selasa.\r\n\r\n"Inna ...
Baca lebih lajut »
Pemkab Pangkep Raih WTP Atas LKPD Tahun 2018Pemkab Pangkep kembali meraih opini WTP dari BPK RI perwakilan Sulsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.
Baca lebih lajut »
Ricuh Pasca-Pengumuman Hasil Pilpres RI, Institusi Pendidikan Australia ResahKalangan pendidikan di Australia mengkhawatirkan dampak aksi 22 Mei di Indonesia, sehubungan dengan studi lapangan yang hendak mereka adakan.
Baca lebih lajut »
Animo Pekerja Migran RI Bekerja di Korsel TinggiBNP2TKI mencatat animo calon tenaga kerja untuk bekerja di Korsel cukup tinggi
Baca lebih lajut »
Menlu RI: Perlindungan Warga Sipil Harus Jadi Fokus DK PBBMenteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menegaskan, perlindungan warga sipil, khususnya di wilayah konflik harus menjadi...
Baca lebih lajut »