BPK menyampaikan urgensi pengadaan barang pertahanan sesuai aturan

Indonesia Berita Berita

BPK menyampaikan urgensi pengadaan barang pertahanan sesuai aturan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 78%

Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan bahwa proses pengadaan barang untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan terutama ...

Arsip foto - Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2021 pada Unit Organisasi Kemhan, UO Mabes TNI, UO TNI AL, UO TNI AD, dan UO TNI AU di Kantor Kemhan RI, Jakarta, Selasa . ANTARA

Jakarta - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan bahwa proses pengadaan barang untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan terutama yang melalui importasi perlu dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, BPK disebut bertugas menjadi pengawas independen yang dapat memastikan kepatuhan terhadap prosedur impor yang berlaku, sekaligus memberikan jaminan bahwa dana publik dapat dikelola secara efisien dan efektif.

"Saya menyadari pentingnya peran kita dalam memastikan integritas dan transparansi dalam penggunaan dana publik, terutama di sektor yang sensitif dan krusial seperti dalam industri pertahanan dan keamanan ini," ujarnya lagi.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Article headlineGELORA.CO -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 yang memuat ringkasan...
Baca lebih lajut »

Wamen Buka-Bukaan Soal Proyek 13 BUMN MangkrakBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pemanfaatan dana penyertaan modal negara (PMN) periode 2015-2016 yang diberikan kepada 13 BUMN
Baca lebih lajut »

Article headlineGELORA.CO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 yang memuat ringkasan...
Baca lebih lajut »

BPK Temukan Sejumlah Masalah di Laporan Keuangan Pemerintah 2022, Minta DitindaklanjutiLaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Baca lebih lajut »

BPK Minta Impor LNG dari Afrika Direview, Ini Kata PertaminaPT Pertamina (Persero) buka suara perihal rencana perusahaan yang bakal mengimpor LNG asal Mozambik, Afrika.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-28 08:26:42