Akhsanul Khaq, Ketua BPK, memberikan masukan terkait percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) di Kemendes PDT. Tiga poin utama yang ditekankan adalah kepatuhan terhadap peraturan, peningkatan kinerja entitas, dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Akhsanul menekankan pentingnya sinergi antara rekomendasi BPK dan visi-misi kementerian untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
Akhsanul Khaq memberikan sejumlah masukan terkait percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ( TLRHP ) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis, Akhsanul menyoroti tiga poin utama untuk mendukung peningkatan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan di Kemendes PDT: Ia menekankan pentingnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang berbasis pada kepatuhan terhadap peraturan, peningkatan kinerja entitas, serta penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.Akhsanul menjelaskan bahwa optimalisasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK akan memberikan dampak signifikan. Hal ini mencakup peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, penyajian laporan keuangan sesuai standar, penguatan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI), dan peningkatan kinerja entitas secara keseluruhan.Ia menegaskan bahwa sinergi antara rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pencapaian visi-misi kementerian sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di pemerintahan. Tiga aspek ini menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di pemerintahan,” ujarnya saat menerima kunjungan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto dan Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria. Akhsanul juga menambahkan bahwa peran BPK dalam pemeriksaan bertujuan mendorong upaya pemerintah agar berjalan sesuai visi dan misinya. Ia berharap pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK, meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta program di Kemendes PDT. (Kami) berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan BPK dalam menyelesaikan TLRHP, termasuk upaya perbaikan tata kelola keuangan di lingkungan kementeriannya,' kata Yandr
BPK Kemendes PDT TLRHP Akuntabilitas Keuangan Tata Kelola Keuangan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPK Dorong Kemendes PDT Tingkatkan Tata Kelola KeuanganAnggota III BPK RI Akhsanul Khaq menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, dan sinergi antara hasil pemeriksaan dengan visi-misi kementerian.
Baca lebih lajut »
Kemendes PDT Targetkan Seluruh Desa di Indonesia Menjadi Desa Digital pada 2025Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menargetkan pada 2025, sebanyak 75.265 desa di Indonesia dapat bertransformasi menjadi desa digital, terutama dengan mengandalkan dana desa atau APBDes.
Baca lebih lajut »
Mendes Yandri Susanto Ancam Copot Pejabat Kemendes PDT Jika Terlibat Jual Beli JabatanJPNN.com : Mendes Yandri Susanto menegaskan akan mencopot pejabat Kemendes PDT jika terlibat jual beli jabatan
Baca lebih lajut »
Kemendes PDT tegaskan belum buka rekrutmen Pendamping Lokal DesaKementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan bahwa rekrutmen atau lowongan kerja Pendamping Lokal Desa (PLD) tahun 2024-2025 ...
Baca lebih lajut »
Kemendes PDT: Kebijakan Afirmasi berdayakan orang rimbaKementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) membuat kebijakan afirmasi bagi kelompok Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten ...
Baca lebih lajut »
Hoaks Lowongan Kerja Pendamping Lokal Desa Makin Marak, Simak Aksi Kemendes PDTSampai sejauh ini Kemendes PDT belum berencana melakukan rekrutmen PLD, sebab itu segala informasi tentang lowongan kerja tersebut perlu diwaspadai.
Baca lebih lajut »