Salah satu permasalahannya terletak pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan mencatat Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018 mendapat opini wajar tanpa pengecualian . Tapi, BPK juga mencatat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah pusat, terutama terkait dengan pengendalian internal.
Permasalahan berikutnya adalah pada Kementerian Keuangan. Yakni, berupa penatausahaan piutang perpajakan, penetapan tarif bea keluar pada PT Freeport Indonesia dan permasalahan penanganan bea anti dumping. Permasalahan berikutnya juga terjadi di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah , yakni pada lembaga layanan pemasaran yang belum menagih pendapatan dari biaya sewa dan bagi hasil serta uang jaminan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Laporan Keuangan Pemerintah Raih Opini WTP 3 Tahun Berturut-turut
Baca lebih lajut »
Menaker: Pengaduan Permasalahan THR 2019 TurunJumlah pengaduan persoalan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Baca lebih lajut »
KPK Dukung BPK dan Auditornya Hadapi Gugatan Sjamsul NursalimMenurut Febri Diansyah, KPK patut mendukung penuh BPK dan auditornya menghadapi gugatan tersebut.
Baca lebih lajut »
BPK Usul Peningkatan Alokasi Dana Riset Pertanian
Baca lebih lajut »
Pemkab Bulukumba Tindaklanjuti Catatan BPK Soal Pemutihan PiutangPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba, membentuk tim tindaklanjut untuk melakukan penkajian atas rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Baca lebih lajut »
BPK sarankan Kementan anggarkan dana untuk perbaikan dataAnggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil merekomendasikan agar Kementerian Pertanian menganggarkan dana khusus untuk memperbaiki dan ...
Baca lebih lajut »