BPJS Watch menolak pembahasan RUU Kesehatan dilimpahkan ke Baleg DPR karena khawatir substansi bahasan menjadi terburu-buru dan tidak mendalam. - Halaman 1
dilimpahkan ke Badan Legislasi DPR. Ia menilai pembahasan RUU Kesehatan di Baleg DPR hanya akan membuat substansi bahasan menjadi terburu-buru dan tidak mendalam.
Menurutnya, pembahasan RUU Kesehatan harus tetap di Komisi IX yang memang membidangi isu kesehatan dan jaminan sosial, sehingga diskusinya menjadi lebih berkualitas. "Sekarang ada upaya mau mengembalikan pembahasan RUU Kesehatan dari Komisi IX ke Baleg. Kami menolak keras pembahasan ini di Baleg, karena Baleg itu kumpulan komisi-komisi, sementara ini sektoral kesehatan dan jaminan sosial ya selama ini Komisi IX yang punya pengetahuan terkait hal itu," kata Timboel Siregar, di Jakarta, Sabtu .
"Kalau ini ditarik ke Baleg lagi, Baleg tidak punya pengetahuan untuk ini. Dampaknya, akan cepat diproses. Orang diajaksoal transformasi teknologi kesehatan, tidak pernah mengerti soal itu, iya iya saja, besok tinggal ketuk palu. Jangan sampai pembahasan RUU Kesehatan nanti menjadi formalitas. Jadi kami tetap minta ini dibahas di Komisi IX," kata Timboel.Kedudukan BPJS Kesehatan
Selain terkait pembahasan, Timboel juga menyoroti isu RUU Kesehatan yang salah satunya akan menempatkan BPJS Kesehatan di bawah Menteri Kesehatan .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan, BPJS Watch Sarankan RUU Sistem KesehatanKoordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar menyarankan agar RUU Kesehatan diubah menjadi RUU Sistem Kesehatan, karena akan memuat banyak hal.
Baca lebih lajut »
BPJS Tunggu Hasil Pembahasan Laka Lantas Tunggal pada RUU KesehatanPembahasan kecelakaan tunggal akibat kelalaian apakah akan dimasukkan ke dalam (RUU) Kesehatan atau tidak masih melihat masukan pada public hearing Kemenkes.
Baca lebih lajut »
Dampak Omnibus Law Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan Ingatkan Konsekuensi Pengelolaan Dana PublikBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan tantangan ke depan adalah pengelolaan keuangan badan sebagai lembaga publik.
Baca lebih lajut »
![[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Usulan dan Masukan tentang Kesehatan Lingkungan pada RUU Kesehatan Omnibuslaw](https://i.headtopics.com/images/2023/4/1/liputan6dotcom/kolom-pakar-prof-tjandra-yoga-aditama-usulan-dan-m-kolom-pakar-prof-tjandra-yoga-aditama-usulan-dan-m-1642000346213142528.webp?w=640)
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: Usulan dan Masukan tentang Kesehatan Lingkungan pada RUU Kesehatan OmnibuslawDi dalam RUU Kesehatan yang dikenal sebagai Omnibus law maka ada bab 19 yang membahas Kesehatan Lingkungan.
Baca lebih lajut »
Banyak Pasal Perlu Direvisi, RUU Kesehatan Banjir KritikanRUU Kesehatan diusulkan diubah menjadi RUU Sistem Kesehatan sehingga dalam pelaksanaanya dapat lebih fokus mendorong pelayanan kesehatan agar lebih baik.
Baca lebih lajut »
Menko PMK Ingin Warga Miskin Ekstrem Cepat Jadi Pesertaan BPJS KesehatanMenko PMK Muhadjir Effendy mengeluarkan perintah untuk mendata dan melaporkan warga miskin agar mendapatkan BPJS Kesehatan
Baca lebih lajut »