BPJS Kesehatan tidak bisa dibiarkan sendirian menanggung beban sebagai operator untuk mewujudkan negara kesejahteraan.
Jakarta, Beritasatu.com - Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan pihaknya tidak mau mendahului penetapan pemerintah dalam wacana kenaikan iuran peserta program JKN-KIS, khususnya dari kelompok PBI. Pihaknya baru akan memberikan pandangan setelah kenaikan premi ditetapkan secara resmi oleh pemerintah melalui peraturan presiden .
Defisit BPJS Kesehatan tahun ini diproyeksikan mencapai Rp 28 triliun. Angka ini terdiri dari Rp 9 triliun lebih carry over defisit yang belum dibayarkan pada 2018 dan dibawa ke 2019, ditambah dengan proyeksi defisit sampai akhir tahun sebesar Rp 19 triliun. Defisit ini disebabkan adanya mismatch antara pendapatan dari premi peserta dengan pengeluaran untuk membiayai manfaat yang dinikmati peserta.
Menurutnya, mewujudkan sistem jaminan sosial yang baik bagi masyarakat bukan hal mudah."Kebijakan BPJS Kesehatan ini adalah bagaimana pemerintah mengoperasionalkan cita-cita para pendiri bangsa akan welfare state. Menyejahterakan rakyat sebagai cita-cita kemerdekaan itu harus dioperasionalkan dengan baik,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menegaskan, DPR tidak pernah menghalangi upaya pemerintah menutupi defisit di BPJS Kesehatan. Sejak BPJS Kesehatan mengalami defisit pada 2015, DPR langsung menyetujui usulan penambahan anggaran bagi institusi tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penjelasan Lengkap Luhut soal China Mau Bantu BPJS KesehatanMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan buka suara mengenai perusahaan asal China, Ping An Insurance yang mau membantu BPJS Kesehatan
Baca lebih lajut »
Bayar Klaim Penyakit Jantung, BPJS Kesehatan Gelontorkan Rp 9,3 TSelama 2018, BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim untuk pengobatan penyakit jantung sebesar Rp 9,3 triliun.
Baca lebih lajut »
Bantu BPJS Kesehatan, Asuransi China Disebut Luhut EfisienMenurut Menko Maritim Luhut Panjaitan, asuransi asal China yang akan membantu TI BPJS Kesehatan terpilih karena paling efisien di negara asalnya.
Baca lebih lajut »
Iuran BPJS Kesehatan di luar hitungan normalManajemen BPJS Kesehatan seakan tak berhitung risiko keuangan. Menurut direkturnya, kekacauan keuanganan dipicu dari tidak seimbangnya iuran yang dibayar dengan besaran risiko yang diemban. Alhasil, membebankan warga dengan menaikkan iuran jadi solusi.
Baca lebih lajut »
Rizal Ramli Curigai Tawaran Asuransi China ke BPJS KesehatanRizal Ramli mengkhawatirkan tawaran bantuan perusahaan asuransi asal China, Ping An Insurance untuk memperbaiki sistem informasi dan teknologi untuk BPJS.
Baca lebih lajut »
Penunggak iuran BPJS Kesehatan harus diberi hukumanPemerintah masih dibuat pusing dengan defisit BPJS Kesehatan yang kian membengkak, Rp28 triliun. Setelah keluar rencana menaikkan iuran guna menambal defisit, kini siapa saja penunggak iuran bakal kena hukuman.
Baca lebih lajut »