BPJS Kesehatan diberikan tugas khusus oleh Menko PMK untuk melakukan verifikasi klaim RS terkait COVID19.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf memberikan keterangan pada wartawan di Jakarta, Rabu . Jakarta - BPJS Kesehatan memproses verifikasi klaim biaya untuk pelayanan kesehatan terkait COVID-19 yang diajukan oleh rumah sakit untuk kemudian dibayarkan pembiayaan tersebut oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.
"Sampai dengan 27 Mei 2020, terdapat 291 RS yang telah mengajukan klaim khusus untuk kasus COVID-19 di Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Beberapa klaim yang diajukan oleh RS telah diverifikasi dan diajukan ke Kementerian Kesehatan untuk diproses lebih lanjut,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
BPJS Kesehatan diberikan tugas khusus oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melakukan verifikasi klaim RS terkait COVID-19 karena dinilai telah berpengalaman memverifikasi klaim RS program Jaminan Kesehatan Nasional. Saat ini, BPJS Kesehatan menjalankan proses verifikasi tersebut secara bertahap sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, yaitu tujuh hari kerja. Setelah melakukan verifikasi, BPJS Kesehatan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPJS Kesehatan: Total Ada 291 RS Ajukan Klaim Kasus Covid-19BPJS Kesehatan mengatakan proses verifikasi klaim dilakukan secara bertahap dalam waktu tujuh hari kerja.
Baca lebih lajut »
BPJS Kesehatan Proses Verifikasi Klaim RS untuk Kasus Corona |Republika OnlineSampai 27 Mei sudah ada 291 rumah sakit yang mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan
Baca lebih lajut »
BPJS Kesehatan Malang Klaim Turun Kelas tak Sampai 2 Persen |Republika OnlineBPJS Kesehatan tidak mempermasalahkan penurunan kelas yang dilakukan para peserta
Baca lebih lajut »
Kemenkeu Ngaku Kesulitan Tentukan Iuran BPJS Kesehatan'Tiga hal ini menjadi titik kesulitan yang kami hadapi, dilema yang nggak mungkin terpenuhi ketiganya,' ungkap Ronald. BPJSKesehatan via detikfinance
Baca lebih lajut »
Kemenkeu: Harusnya Iuran BPJS Kesehatan Kelas I Rp 286.000Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan meski iuran naik, tapi jumlahnya masih lebih kecil daripada perhitungan aktuaria. BPJSKesehatan via detikfinance
Baca lebih lajut »
Tak Mampu Bayar Iuran, Peserta BPJS Kesehatan Bisa Turun KelasPemerintah menyatakan perlu adanya desain baru iuran sebab iuran BPJS Kesehatan tidak naik sejak 2016.
Baca lebih lajut »