Uji coba berlaku di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur pada 1 Juli-30 September 2024.
Senin, 03 Jun 2024 17:08 WIBBPJS Kesehatan bersama Polri mengadakan uji coba pemberlakuan kepesertaan JKN aktif sebagai salah satu persyaratan pengurusan layanan semua jenis Surat Izin Mengemudi , mulai SIM A sampai SIM C mulai 1 Juli-30 September 2024.
Nunung memastikan, kebijakan ini merupakan bagian edukasi terkait jaminan kesehatan yang semestinya dimiliki setiap warga Indonesia. Pengecekan status aktif kepesertaan JKN sebagai salah satu syarat pengurusan SIM bertujuan menjaring peserta yang tidak aktif agar semakin terliterasi.Status kepesertaan JKN itu dapat dicek lewat WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165 atau melalui aplikasi Mobile JKN.
"Dengan adanya kebijakan Kepolisian Negara RI tentang penyertaan syarat JKN aktif dalam pengurusan SIM, diharapkan masyarakat bisa menyadari pentingnya menjadi peserta JKN. Selain agar terlindungi jaminan kesehatan ketika sakit, juga agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik dengan lancar, termasuk saat membuat maupun memperpanjang masa berlaku SIM," papar David.
"Kondisi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan lain, sudah dijamin oleh PT Jasa Raharja dengan mekanismenya tersendiri. Jika biaya pelayanan kesehatannya sudah melampaui plafon yang ditanggung PT Jasa Raharja, maka sisanya akan ditanggung oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan ketentuan yang berlaku," kata David.
Kasibinyan SIM Subdit SIM Korlantas Polri, AKBP Faisal Andri Pratomo menyatakan, periode uji coba dilaksanakan agar kebijakan dapat dipastikan tak menjadi hambatan warga Indonesia dalam mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM dengan implementasi secara bertahap.
Bnr Bpjs Kesehatan Program Jkn Mengurus Sim
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Porsi Kepemilikan Saham Oleh BPJS Ketenagakerjaan Turun Terus, Kenapa?BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) membeberkan persentase kepemilikan instrumen saham dalam porotofolionya.
Baca lebih lajut »
Menkes dan Dirut BPJS Tegaskan Kelas BPJS Kesehatan Tak Dihapus, tapi Kualitas DisamakanMenkes dan Dirut BPJS menegaskan kelas BPJS kesehatan tidak dihapus tetapi kualitasnya disamakan.
Baca lebih lajut »
BPJS Bantah Ada Penghapusan Kelas BPJS di Tengah Penerapan KRISMeski telah diresmikannya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak berarti menghapuskan kelas 1, 2, dan 3 dalam Jaminan Kesehatan Nasional.
Baca lebih lajut »
Penjelasan Menkes, DJSN & BPJS Kesehatan Soal Kelas 1,2,3 DihapusBerikut ini merupakan tanggapan dari Jokowi, Menkes hingga BPJS Kesehatan mengenai perubahan sistem BPJS Kesehatan.
Baca lebih lajut »
Sindiran Bos BPJS Kesehatan: Beli Rokok Kuat, Bayar BPJS BeratDirektur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyoroti masyarakat Indonesia yang dinilai kurang perhatian terhadap kesehatan.
Baca lebih lajut »
Klaim BPJS Kesehatan Bisa Digabung Asuransi Swasta, Ini PenjelasannyaBos BPJS Kesehatan menjelaskan terkait klaim yang menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan dapat digabung dengan asuransi swasta.
Baca lebih lajut »