Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan penundaan sementara pencairan dan pengembalian dana peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS) dan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit (SPPKS) akibat perubahan nomenklatur organisasi. Penyesuaian ini terkait dengan perubahan status BPDPKS menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang mencakup perkebunan kakao dan kelapa. Semua proses akan diinformasikan kembali setelah SOTK BPDPKS selesai.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang dibawahi Direktorat Jenderal Perbendaharaan buka suara ihwal hebohnya surat pemberhentian sementara operasional pencairan dan pengembalian dana peremajaan perkebunan kelapa sawit , serta operasional pencairan dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit .
Karena adanya penyesuaian itu, dalam surat tersebut disebutkan seluruh dokumen pencairan dan pengembalian Dana PPKS dan SPPKS yang disampaikan pada BPDPKS melalui aplikasi SMART-PSR paling lambat pada 15 Januari 2025, setelah tanggal tersebut akan diproses kembali sampai dengan SOTK BPDPKS selesai pada waktu yang tidak dapat ditentukan dan akan di informasikan kembali lebih lanjut pada kesempatan pertama.
Ia menegaskan, surat itu dikeluarkan kepada para tertuju untuk mengantisipasi adanya kendala pencairan atau pengembalian dana PPKS dan SPPKS selama proses SOTK melalui aplikasi SMART-PSR. Namun, ia menekankan, surat itu bukan berarti BPDPKS menghentikan seluruh layanan pencairan atau pengembalian dana, melainkan sebatas menunda.
Oleh sebab itu, Normansyah memastikan, untuk proses penyaluran dana PPKS dan SPPKS ini sebetulnya masih berjalan sebagaimana mekanisme yang berlaku. Melainkan, sebatas bentuk kehati-hatian pemerintah bila nantinya terjadi kendala dalam proses layanan dalam aplikasi SMART-PSR.
BPDPKS PPKS SPPKS SOTK Pencairan Dana
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pencairan Dana PPKS dan SPPKS Ditunda SementaraBPDPKS Tunda Pencairan Dana PPKS dan SPPKS hingga SOTK Baru Selesai
Baca lebih lajut »
Dana Makan Bergizi Gratis Kendari Masih Pakai Dana Pribadi PrabowoProgram Makan Bergizi Gratis di Kendari, Sulawesi Tenggara, diakui Istana masih menggunakan dana pribadi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah habis nanti lewat APBN. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan berupa sidak ke lokasi program makan bergizi gratis.
Baca lebih lajut »
Satpol PP Jakarta Pusat Amankan PPKS dalam Operasi Bina Tertib PrajaSuku Dinas Sosial Jakarta Pusat berhasil menjaring 957 orang PPKS sepanjang 2024, yang terdiri dari lansia terlantar, gelandangan, pengemis, dan non-PPKS.
Baca lebih lajut »
AHY Harapkan Program PPKS Solusi Kebutuhan PerumahanMenteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap program penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) kemiskinan ekstrem perkotaan dapat menjadi solusi atas kebutuhan perumahan bagi rakyat.
Baca lebih lajut »
Tiga Menteri Peresmian Apartemen Transit untuk PPKS di BandungTiga Menteri yaitu Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meresmikan apartemen transit di Bandung untuk peserta program penanganan PPKS perkotaan. Apartemen ini akan menjadi tempat tinggal sementara bagi warga yang membutuhkan bantuan sosial.
Baca lebih lajut »
Menteri Dalam Negeri: Dukungan Pemda untuk Program PPKS Adalah Kewajiban, Bukan Sekedar DukunganMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa peran pemerintah daerah (pemda) dalam program penanganan pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) merupakan kewajiban, bukan dukungan. Ia menekankan pentingnya peran pemda dalam fasilitasi rumah tinggal dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat kurang mampu.
Baca lebih lajut »