Bos OJK mengatakan, 'anak haram' digital keuangan ini dapat mendatangkan kerugian yang besar bagi bangsa dan negara.
Shafira Cendra Arini -Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mewanti-wanti masyarakat agar waspada terhadap 'anak haram' dari digitalisasi sektor jasa keuangan - Foto: detikcom/Shafira Cendra AriniKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mewanti-wanti masyarakat agar waspada terhadap 'anak haram' dari digitalisasi sektor jasa keuangan. Hal tersebut antara lain pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga judi online.
"Digitalisasi dalam sektor jasa keuangan telah melahirkan pula dampak yang merugikan dan tidak kita inginkan bagi bangsa dan negara," kata Mahendra, dalam acara Edukasi Keuangan BUNDAKU OJK di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Selasa ."Kita sering mendengar adanya korban pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan belakangan kita dengar juga bagaimana pengaruh dari judi online dan lain-lain. Ini adalah kalau mau dikatakan anak haram lah dari digital keuangan," sambungnya.
"Basis itu antara lain yang terpenting adalah ibu. Ini merupakan tambahan, manfaat, kegunaan dan multiplayer efek, apabila dilakukan perkuatan kepada literasi dan inklusi dari ibu. Sehingga, daya tahannya semua terjadi kepada seluruh keluarga disamping juga tadi kepatuhannya untuk melakukan pengembalian pembiayaan maupun kredit yang dilakukan" ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bos-bos Perusahaan di China Gajinya Turun, Ada Apa?Pimpinan perusahaan besar di China mengalami penurunan gaji.
Baca lebih lajut »
Bos Rental yang Tewas di Pati Sudah Buat Laporan Polisi, Kapolres Jaktim Sebut Tidak Ada KoordinasiBos rental mobil asal Jakarta yang tewas dikroyok warga Sukolilo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ternyata sudah melapor ke polisi, Kapolres Jaktim Sebut Tidak Ada Koordinasi
Baca lebih lajut »
Luhut Sebut Ada Starlink Tak Perlu BTS, Bos Telkom Bilang BeginiBos Telkom mengomentari soal pentingnya BTS untuk menggelar jaringan internet di Indonesia. Simak!
Baca lebih lajut »
DPR Sebut Ada Pelanggaran Alokasi Kuota Haji, Menag: Tidak Ada, Kami AmanahTimwas Haji DPR menyebut ada pelanggaran dalam pengalokasian kuota haji tambahan. Menag Yaqut membantah.
Baca lebih lajut »
Ahli Sebut Tidak Ada Hibah dan Tidak Ada Penggunaan Fasilitas Negara dalam Pembangunan Tol MBZJalan tol MBZ bukan proyek hibah, dana pembangunannya merupakan dana dari para pemegang sahamnya dan dari pinjaman bank.
Baca lebih lajut »
Luhut Sebut Tak Perlu Ada BTS Usai Ada Starlink, Ini Penjelasan MenkominfoMenteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjawab pernyataan Luhut soal kemunculan Starlink yang berbasis satelit itu bisa menggantikan BTS.
Baca lebih lajut »