Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan bos-bos badan usaha milik negara (BUMN) di sektor farmasi.
Rapat virtual tersebut diikuti oleh Direktur Utama PT Bio Farma, Dirut PT Kimia Farma, Dirut PT Indofarma, dan Dirut PT Phapros.
Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima sekitar pukul 11.40 WIB. Saat membuka rapat, dia menjelaskan Komisi VI DPR RI ingin mengetahui kesiapan BUMN farmasi dalam menghadapi pandemi virus Corona . Rapat dengar pendapat tersebut diputuskan digelar secara terbuka untuk umum. "Dengan semangat untuk terus berusaha mandiri dalam masalah kesehatan yang mengharuskan kita dalam situasi seperti ini untuk terus menerus berusaha BUMN ada di posisi terdepan dalam mengatasi virus Corona maupun upaya penyembuhan," kata dia dalam rapat virtual yang tayang di situs web DPR RI, Selasa .Pihaknya berharap kinerja BUMN farmasi bisa ditingkatkan, termasuk dalam menghadapi virus Corona.
"Maka kita berharap kinerja BUMN farmasi harus lebih ditingkatkan, disinergikan dan tentunya dengan strategi untuk bisa ikut memberikan fasilitasi kesehatan dengan 260 juta masyarakat Indonesia," tambahnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pejabat Pangkas Gaji Lawan Corona, Bos BUMN Perlu Ikut?Sejumlah pejabat mesti merelakan pendapatannya demi menanggulangi dampak virus Corona. Perlukah kebijakan serupa diikuti bos-bos perusahaan pelat merah?
Baca lebih lajut »
Bos BUMN Perlu Pangkas Gaji Buat Lawan Corona?Beberapa yang mesti merelakan sebagian pendapatannya ialah presiden, wakil presiden hingga DPR-MPR. Bos BUMN perlu nggak?
Baca lebih lajut »
Erick Thohir Hapus THR Lebaran Bos BUMNMenteri BUMN Erick Thohir menghapus THR bagi para bos BUMN karena perusahaan pelat merah sedang tertekan virus corona.
Baca lebih lajut »
DPR Kritik Pemotongan Dana BOS untuk Penanganan Covid-19Pemangkasan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk penanganan Covid-19 menuai kritik anggota DPR lantaran dianggap tak tepat.
Baca lebih lajut »
Stafsus Menteri BUMN Sebut Ada Pihak yang Paksa Indonesia Tetap Impor Alat KesehatanStaf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, ada pihak yang memaksa agar Indonesia terus-terusan mengimpor alat kesehatan.
Baca lebih lajut »
Kementerian BUMN Waspadai Geliat Mafia Alat KesehatanPergerakan mafia membuat harga alat kesehatan melambung tinggi. Tiga perusahaan BUMN pun diminta memproduksi komoditas kesehatan untuk mempersempit gerak mafia.
Baca lebih lajut »