Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan 46 persen penerima bansos tidak tepat sasaran karena buruknya pendataan.
Angka itu diungkap Suharso dalam Peluncuran Registrasi Sosial Ekonomi : Wujudkan Satu Data Menuju Indonesia Emas 2045 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis dikutip
Regsosek merupakan basis data yang memiliki informasi seputar sosial ekonomi hampir 100 persen penduduk Indonesia. Data Regsosek mengidentifikasi kesejahteraan penduduk dari yang termiskin hingga paling sejahtera dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan .
Suharso Monoarfa Bappenas Data Penerima Bansos
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bos Bappenas Ungkap Dana Revolusi Mental Dipakai PNS Beli Motor TrailKepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkap temuan soal anggaran program Gerakan Revolusi Mental dipakai PNS untuk membeli motor trail.
Baca lebih lajut »
Larangan ”Study Tour” Bukan Solusi Tekan Angka Kecelakaan Bus PariwisataKecelakaan bus pariwisata disebabkan sistem rem (46 persen), aspek manusia (38 persen), serta lingkungan (15 persen).
Baca lebih lajut »
Bos Bappenas Singgung Opsi Subsidi Dipangkas di APBN Pertama PrabowoBos Bappenas Suharso menyinggung soal kemungkinan anggaran subsidi pada 2025 dipangkas agar defisit anggaran di angka 1,5-1,8 persen pada APBN 2025.
Baca lebih lajut »
Bos Bappenas Beberkan Arah Kebijakan DAK di Rezim PrabowoKepala Bappenas mengatakan pemerintah daerah perlu memperhatikan 4 aspek dalam pengajuan DAK ke pemerintah pusat di 2025.
Baca lebih lajut »
Respons Bos Bappenas soal Bahlil Ngamuk Usai Anggaran BKPM DipangkasMenteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan pemangkasan anggaran Kementerian Investasi/BKPM dengan alasan mengurangi belanja tak perlu.
Baca lebih lajut »
Bos Bappenas Lapor DPR soal Anggaran Diblokir Sri Mulyani Rp329 MBos Bappenas Suharso Monoarfa melaporkan anggaran kementeriannya diblokir Kemenkeu Rp329,65 miliar dari total alokasi 2024 sebesar Rp2,16 triliun.
Baca lebih lajut »