Suhardi menyebut paham radikalisme ikut menyusup ke jajaran apatur negara.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Suhardi Alius meminta Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai pencetak aparatur negara mewaspadai paham radikal terorisme. Menurutnya, paham radikal sudah menyusup ke jajaran apatur negara.
Baca Juga Kepala BNPT pada Jumat , memberikan kuliah umum kepada para praja IPDN tingkat I hingga tingkat IV di Gedung Balairung Jenderal Rudini IPDN, Sumedang, Jawa Barat. Mereka, lanjut Suhardi, akan berperan sebagai ujung tombak pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, mereka perlu diberi pembekalan mengenai masalah kebangsaan, radikalisme, isu-isu intoleransi dan sebagainya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Minta TNI Sinergi dengan Polri dan BNPTJokowi meminta kepada seluruh prajurit TNI agar bisa bersinergi dengan Polri, BNPT dan BNPB.
Baca lebih lajut »
Panglima TNI Minta Prajurit Waspadai Ancaman SiberPrajurit sebagai alat negara yang menjalankan tugas TNI tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis yang berkembang dinamis.
Baca lebih lajut »
VIDEO: Pesan Jokowi Untuk Sinergi TNI Dengan Polri dan BNPTPresiden Joko Widodo memberi tiga pesan untuk TNI saat berpidato di HUT Ke-74 TNI. Salah satu terkait sinergi TNI dengan BNPT, BNPT, dan Bakamla.
Baca lebih lajut »
Fraksi PDIP Minta Anies Gunakan Dana Operasional Gubernur untuk TGUPPKetua Fraksi PDIP, Gembong Warsono menyatakan, selama ini peran TGUPP tidak signifikan bagi warga Jakarta.
Baca lebih lajut »
Kasus Abdul Basith, Menristekdikti Minta Semua Rektor 'Profiling' Para DosenDosen IPB Abdul Basith sebelumnya ditangkap di kawasan Tangerang, Sabtu (28/9/2019) lalu. Ia berperan sebagai penyimpan bom molotov.
Baca lebih lajut »
Belasan Mahasiswa Papua Minta Maaf soal Rusuh WamenaBelasan mahasiswa Papua dari Jabodetabek meminta maaf kepada keluarga korban dan pengungsi dalam kerusuhan di Wamena, 23 September 2019.
Baca lebih lajut »