Dari 991 kasus ASN itu, 299 di antaranya sudah diberikan sanksi.
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyatakan 991 Aparatur Sipil Negara terlibat dalam pelanggaran netralitas selama Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 sampai Pemilihan Umum tahun 2019. Data mengungkap pelanggaran itu tercatat selaman periode Januari 2018 - Juni 2019.
Sebab, saat ini kasus tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut dengan pihak instansi masing-masing.BKN sebelumnya telah melakukan sinkronisasi data pelanggaran netralitas dengan instansi pemerintah daerah pada 4-10 Juli 2019. Jika data tersebut disinkronkan, dari total 991 ASN yang terlibat pelanggaran netralitas, BKN menemukan sebanyak 99,5 persen pelanggaran dilakukan oleh pegawai instansi di level pemerintah daerah.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
991 ASN Langgar Prinsip Netralitas, Baru 299 Sudah DisanksiASN melanggar netralitas, seperti keberpihakan terhadap calon pasangan tertentu masih ditemukan dalam Pilkada Tahun 2018 dan Pemilu 2019. netralitasPNS
Baca lebih lajut »
Langgar Netralitas, 299 ASN Dijatuhi Sanksi Disiplin dan Kode EtikSebanyak 991 ASN dari berbagai daerah terlibat kasus pelanggaran netralitas. Hampir dari 300 ASN telah dinyatakan terbukti melanggar netralitas.
Baca lebih lajut »
Hari Bhakti Adhyaksa di Jateng, Seorang ASN Dipecat, Satu Ditunda Gaji SetahunMereka terdiri pegawai penyiapan bahan administrasi penanganan perkara Kejaksaan Negeri Brebes, Mashadi dan Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Blora,Hari Riyadi.
Baca lebih lajut »
Kemarin, anak Nunung dirundung hingga Papua belum pecat ASN korupKemarin, Senin (22/07/2019) sejumlah berita hukum menjadi perhatian pembaca, mulai dari\r\nKPAI prihatin anak bungsu Nunung alami perundungan di sekolah hingga ...
Baca lebih lajut »
Seorang Presenter Televisi di Kendari Tewas DibunuhVideo Terkini - Polres Kendari berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN)...
Baca lebih lajut »
Jubir KPK akui Pemprov Papua belum berhentikan ASN terlibat korupsiJuru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengakui, data yang diterima dari Kanwil BKN Region Papua terungkap Pemerintah Provinsi Papua ...
Baca lebih lajut »