BKKBN Dorong Pemerintah Daerah Susun GDPK

Indonesia Berita Berita

BKKBN Dorong Pemerintah Daerah Susun GDPK
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 46 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 22%
  • Publisher: 63%

Ada lima aspek pokok yang menjadi penting bagi suatu daerah dalam menyusun GDPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mendorong pemerintah daerah menyusun grand design pembangunan kependudukan baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pasalnya, GDPK dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan kebijakan pembangunan di daerah.

Dikatakan Yani, rencana induk pembangunan kependudukan harus tertuang di RPJMD dalam melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Sehingga, kebijakan yang akan diterapkan daerah bisa sesuai rencana induk nasional. Penyusunan GDPK baik nasional maupun daerah harus sesuai amanat Undang-undang 45 nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kemudian juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014.

Namun, dia mengakui, belum semua daerah menyusun rencana induk tersebut. Ada juga daerah yang memang sudah menyusun GDPK tetapi hanya melaksanakan satu dari lima aspek tersebut."Memang seperti tadi evaluasi, kita memang belum semua kabupaten/kota itu melaksanakan GDPK, akan tetapi akan kita dorong," kata seraya mengapresiasi DGPK yang dilakukan Pemkab Musi Banyuasin.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Soal Korupsi, Pemerintah Berkali-kali Ingatkan Kepala DaerahSoal Korupsi, Pemerintah Berkali-kali Ingatkan Kepala DaerahPemerintah pusat telah berkali-kali mengingatkan pejabat daerah untuk menghindari korupsi.
Baca lebih lajut »

Pemanfaatan teknologi dorong kemajuan pendidikan di daerah tertinggalPemanfaatan teknologi dorong kemajuan pendidikan di daerah tertinggalPemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendorong kemajuan pendidikan dan layanan kesehatan di daerah tertinggal, demikian disampaikan pejabat dari Kementerian ...
Baca lebih lajut »

Kemsos janji segera penuhi usulan penambahan bantuan untuk NdugaKemsos janji segera penuhi usulan penambahan bantuan untuk NdugaKementerian Sosial menyatakan akan segera memenuhi usulan penambahan bantuan sosial untuk daerah Nduga, Papua, yang diajukan oleh pemerintah daerah ...
Baca lebih lajut »

Nama Kabupaten Kepulauan Kei disetujui DPRD Maluku TenggaraNama Kabupaten Kepulauan Kei disetujui DPRD Maluku TenggaraPerubahan nama Kabupaten Maluku Tenggara menjadi Kabupaten Kepulauan Kei sesuai usulan pemerintah daerah setempat disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...
Baca lebih lajut »

BNPB Berikan Bantuan Rekonstruksi Pascabencana Di Sulawesi TengahBNPB Berikan Bantuan Rekonstruksi Pascabencana Di Sulawesi TengahWapres Jusuf Kalla  mengamanahkan untuk segera memberikan bantuan rehabilitasi dan rekosntruksi agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, untuk membangun kembali
Baca lebih lajut »

Kemensos tegaskan telah penuhi semua usulan bantuan untuk WamenaKemensos tegaskan telah penuhi semua usulan bantuan untuk WamenaMenteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Dinas Sosial telah memenuhi semua usulan bantuan dari pemerintah daerah Papua dalam rangka ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-24 14:53:53