'Misalnya KPK, direvisi undang-undang, dimasukkan orang orang bermasalah, jadi Komisi Politisasi Korupsi,' ujar Bivitri Susanti di Unpad.
TEMPO.CO, Jakarta - Bivitri Susanti, dosen hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam seminar nasional yang diselenggarakan program studi Ilmu Politik Unpad bertemakan “Demokrasi di Persimpangan Jalan: Mau Dibawa Ke Mana Demokrasi Kita?” menyebut jalan untuk mendorong langkah demokrasi yang lebih baik adalah dengan terlebih dahulu membongkar pikiran masyarakat terkait demokrasi itu sendiri.
Bivitri juga menyoal prosedur demokrasi itu sendiri. Menurutnya partai politik menjadi penyebab paling merusak karena kursi DPR sebagai perancang undang-undang, banyak diduduki oleh para kader partai “Contohnya jangan ada threshold, tapi jadinya ada karena yang bikin undang-undang kan DPR, orang-orang partai,” katanya. Bivitri juga menyebut tentang pelemahan lembaga demokrasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ada 2 Komisi Baru di DPR, Puan: Komisi XII Membidangi Energi-ESDM, Komisi XIII Hukum-HAMDengan penambahan ini, total komisi di DPR akan berjumlah 13 komisi.
Baca lebih lajut »
Jelang Penetapan AKD, PKB Akui Dapat Jatah Kursi Ketua Komisi 8 dan Komisi 6Dua ketua komisi DPR yang dimaksud PKB yakni Komisi 6 dan Komisi 8.
Baca lebih lajut »
Daftar Artis Anggota DPR serta Komisi yang Ditempatinya, Ahmad Dhani dan Once di Komisi XSebanyak 23 anggota DPR berlatar belakang artis telah bertugas di masing-masing komisi.
Baca lebih lajut »
Komisi XIII dan Komisi X DPR Setuju Proses Naturalisasi Kevin Diks, Estella Loupatty, dan Noa LeatomuDisetujui Komisi XIII-Komisi X DPR, proses naturalisasi Kevin Diks, Estella Loupatty, dan Noa Leatomu akan berlanjut ke tahap berikutnya.
Baca lebih lajut »
KPK Kalah di Praperadilan dari Paman Birin, Anggota Komisi III: Itu Menjadi KoreksiDia mengatakan aparat penegak hukum harusnya sudah mempersiapkan alat bukti yang cukup,
Baca lebih lajut »
Komisi III akan gelar uji kelayakan Capim dan Dewas KPK 2024-2029Komisi III DPR RI akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi ...
Baca lebih lajut »