Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data. Kemarin (14/9) pagi Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan pembentukan satgas tersebut.
JawaPos.com – Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Perlindungan Data. Kemarin pagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD mengumumkan pembentukan satgas tersebut.
Sejauh ini Mahfud menegaskan kembali bahwa Bjorka hanya menyebarluaskan data-data yang bersifat umum. Termasuk yang terkait dengan dokumen surat di istana. ”Perihal surat itu, sampai detik ini isinya belum dibobol,” jelas dia. Baca juga:Pastikan Data Rahasia Negara Tak Bocor, Mahfud Sudah Tahu Sosok BjorkaSelain menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Senin , pembentukan Satgas Perlindungan Data dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan.
Dia juga meminta mereka selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Dengan begitu, bantuan bisa diberikan ketika ada dugaan serangan siber.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Buat Satgas Lindungi Data Rahasia Negara dari PeretasPemerintah Buat Satgas Lindungi Data Rahasia Negara dari Peretas: Pemerintah akhirnya membuat tim satuan tugas (satgas) untuk melindungi data-data rahasia negara dari para peretas.
Baca lebih lajut »
Kasus positif COVID-19 bertambah 2.799, terbanyak DKIData perkembangan pandemi COVID-19 Indonesia hingga Rabu (14/09/2022) : Positif: 6.400.035 (+2.799) Sembuh: 6.211.796(+3.938) Meninggal: 157.828 (+21) Kasus Aktif: 30.411 ingatpesanibu sudahdivaksintetap3m vaksinmelindungikitasemua
Baca lebih lajut »
5 Perbedaan Kopassus dan Kostrad, Satuan Elite Kebanggaan TNI AD yang DiseganiPerbedaaan Kopassus dan Kostrad rupanya masih banyak yang belum mengetahui. Kopassus sendiri merupakan akronim dari Komando Pasukan Khusus, sedangkan Kostrad adalah...
Baca lebih lajut »
Dokter ungkap kemungkinan KIPI usai divaksin cacar monyetKetua Satuan Tugas Monkeypox Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Hanny Nilasari, Sp.KK mengungkapkan kemungkinan KIPI usai seseorang mendapatkan ...
Baca lebih lajut »