BIN di Bawah Presiden, Ketua Komisi I Nilai Senapas dengan UU Intelijen

Indonesia Berita Berita

BIN di Bawah Presiden, Ketua Komisi I Nilai Senapas dengan UU Intelijen
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 21 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 68%

Tugas BIN berkaitan dengan kerahasiaan sehingga sudah seharusnya berada di bawah koordinasi presiden.

Meutya mengatakan, tugas BIN berkaitan dengan kerahasiaan sehingga sudah seharusnya berada di bawah koordinasi presiden.BIN adalah Presiden," kata Meutya saat dihubungi, Senin .

"Jadi melapor langsung ke Presiden. Dengan alasan kerahasiaan, jadi data dan masukan untuk Presiden," ujar dia.Meutya mengatakan, pengawasan kinerja BIN tetap berada di Komisi I DPR sebagai mitra yang mengawasi kinerja pemerintah."Pengawasan kinerja di DPR.

"BIN nanti yang memilih, klasifikasi informasi, mana yang memang khusus hanya Presiden, mana yang dapat di-

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Wakil Ketua MPR nilai kinerja BIN lebih leluasa di bawah PresidenWakil Ketua MPR nilai kinerja BIN lebih leluasa di bawah PresidenTugas keintelijenan yang diemban BIN banyak berhubungan dengan tugas rahasia negara, sehingga sudah sangat tepat apabila hal tersebut hanya diketahui langsung oleh Presiden.
Baca lebih lajut »

Wakil Ketua MPR: Kinerja BIN Lebih Leluasa di Bawah Presiden |Republika OnlineWakil Ketua MPR: Kinerja BIN Lebih Leluasa di Bawah Presiden |Republika OnlineWakil Ketua MPR RI nilai kinerja BIN lebih leluasa di bawah Presiden
Baca lebih lajut »

BIN di Bawah Presiden, Legislator PPP: Untuk Persingkat BirokrasiBIN di Bawah Presiden, Legislator PPP: Untuk Persingkat BirokrasiAnggota Komisi I DPR, Muhammad Iqbal menilai tepat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian...
Baca lebih lajut »

Komisi I DPR Tak Masalah BIN di Bawah Kendali PresidenKomisi I DPR Tak Masalah BIN di Bawah Kendali PresidenAnggota Komisi I DPR, Christina Aryani tidak mempersoalkan Badan Intelijen Negara (BIN) berada di bawah kendali Presiden....
Baca lebih lajut »

BIN Resmi di Bawah Presiden, Mahfud: Lebih Dibutuhkan |Republika OnlineBIN Resmi di Bawah Presiden, Mahfud: Lebih Dibutuhkan |Republika OnlineMafhud menyatakan BIN lebih langsung dibutuhkan Presiden.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-25 09:09:25