Bila Belanja PDN-UMK Rendah, Kementerian PANRB: Indeks Reformasi Birokrasi Instansi Akan Diturunkan beritaterkini pikiranrakyat
PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan terus memperkuat indikator belanja produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil serta koperasi melalui e-Katalog dalam penilaian indeks reformasi birokrasi. Bila sebuah kementerian/lembaga/pemerintah daerah memiliki nilai belanja produk dalam negeri dan UMK yang tidak sesuai target atau minim, maka dipastikan nilai indeks reformasi birokrasinya akan melorot.
”Jadi dulu, belanja PDN dan UMK-Koperasi itu hanya menjadi sub komponen, nah tahun ini jadi salah satu tema utama, selain kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, dan pengendalian investasi. Sama seperti kemiskinan, misalnya, kalau turunnya minim, ya indeks Reformasi Birokrasi-nya tidak akan ada perbaikan signifikan. Demikian pula bila belanja PDN dan UMK-Koperasinya rendah, ya kita turunkan nilai reformasi birokrasinya.
Anas mengemukakan, pihaknya mengingatkan hal ini setelah mendapatkan informasi bahwa realiasi belanja PDN dan UMK-Koperasi di K/L/Pemda melalui e-Katalog belum sesuai harapan. “Tadi di rapat dibahas belanja PDN dan UMK-Koperasi di e-Katalog memang masih agak jauh dari target, berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ,” ujar Anas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sri Mulyani Soroti Tingginya Belanja Pegawai di DaerahMinta Daerah Belanja Berkualitas, Sri Mulyani Soroti Tingginya Belanja Pegawai
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Ungkap APBD Didominasi buat Belanja Pegawai, Ini DatanyaSri Mulyani Indrawati mengungkap realisasi belanja daerah masih didominasi untuk belanja pegawai. Seperti apa datanya?
Baca lebih lajut »
APBD Dominan untuk Gaji Hingga Tukin, Sri Mulyani Bakal Rombak Aturan Belanja PNS DaerahRealisasi belanja pemerintah daerah (pemda) hingga April 2023 tercatat masih didominasi oleh belanja pegawai.
Baca lebih lajut »
Menpan RB Temui Jokowi Bahas Kesiapan Pemindahan 11 Ribu ASN ke IKNUntuk gelombang pertama, Azwar menyebut perpindahan ASN ke IKN dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »
Menteri PANRB Lapor ke Jokowi, PNS Ngebet Pindah ke IKN 2024Menpan-RB Abdullah Azwar Anas melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kesiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca lebih lajut »
Ingat! Tak Sembarangan Pasir Laut Boleh DieksporIzin ekspor pasir laut akan diberikan setelah penentuan lokasi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, & Kementerian Kelautan.
Baca lebih lajut »