Komisi Informasi Pusat (KIP) RI menyematkan kembali predikat Badan Publik Informatif Tahun 2022 kepada Bank Indonesia (BI), sebuah prestasi tertinggi yang ...
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono saat menerima penghargaan dalam Anugerah Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Tahun 2022 di Tangerang, Banten, Rabu . ANTARA/HO-Bank IndonesiaJakarta -
Komisi Informasi Pusat RI menyematkan kembali predikat Badan Publik Informatif Tahun 2022 kepada Bank Indonesia , sebuah prestasi tertinggi yang juga diperoleh BI pada tahun sebelumnya.Penghargaan ini diberikan dalam Anugerah Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Tahun 2022, yang diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, mewakili Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.
Ia berharap badan publik agar proaktif menyebarkan informasi secara akurat, benar, dan terpercaya kepada masyarakat agar dapat menangkal informasi hoaks serta memperkuat ketahanan nasional.Dalam penganugerahan ini, BI meraih prestasi tertinggi dalam kategori lembaga negara-lembaga pemerintah nonkementerian , yaitu dengan nilai 99,00 atau dalam kualifikasi informatif. Anugerah tersebut mencerminkan kinerja optimal dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Disebut Paling Informatif, Kementan Kembali Raih Penghargaan dari KIPKementan kembali mendapatkan penghargaan peringkat satu dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP)
Baca lebih lajut »
Gerindra Kembali Raih Penghargaan dari KIPPartai Gerindra memperoleh nilai tertinggi dalam Monitoring Keterbukaan Informasi (Monev) Tahun 2022 oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP-RI) dengan kategori Partai Politik dengan predikat paling Informatif dengan penilaian 99,50.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III DPR: Respons Waswas Negara Lain Soal KUHP Karena Informasi KeliruAnggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menungkapkan bahwa respons negara lain yang waswas terhadap keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru karena informasi yang keliru.
Baca lebih lajut »
Lima Kali Berturut-turut, Keterbukaan Informasi Publik Jateng Jadi yang TerbaikGanjar membeberkan rahasia Jateng yaitu komitmen memperbaiki diri dan ‘memamerkan’ informasi di luar indikator Komisi Informasi lewat jalur medsos.
Baca lebih lajut »
BPJS Kesehatan Raih Penghargaan Badan Publik Informatif dari KIPBPJS Kesehatan kembali mendapat penghargaan sebagai “Badan Publik Informatif” dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022 yang digelar KIP.
Baca lebih lajut »