Pemerintah memperketat layanan pembukaan rekening hingga transaksi di bank.
- Pihak-pihak yang melakukan persekongkolan untuk menghalang-halangi Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan akan kehilangan layanan pembukaan rekening hingga transaksi di bank.
Pasal 10A itu merujuk ketentuan Prosedur Identifikasi Rekening Keuangan dan Dokumentasi dalam Pasal 9 PMK 70/2017. Pasal 9 menyebut lembaga keuangan pelapor wajib melaksanakan prosedur identifikasi Rekening Keuangan yang dimiliki oleh orang pribadi atau entitas yang Negara Domisili dari orang pribadi atau entitas tersebut merupakan Yurisdiksi Asing.
Kegiatan transaksi lainnya juga termasuk dalam larangan ini bagi pemegang Rekening Keuangan Lama pada lembaga keuangan pelapor yang merupakan lembaga jasa keuangan Lainnya dan/atau Entitas Lain.Namun, ketentuan larangan itu tidak berlaku untuk transaksi pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pemilik Rekening Keuangan Lama dengan lembaga keuangan pelapor, penutupan rekening, atau pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Waspada Penipuan Berkedok Petugas Pajak, Kenali 2 Modusnya!Ditjen Pajak meminta wajib pajak waspada terhadap penipuan yang mengaku sebagai pegawai pajak.
Baca lebih lajut »
Sri Mulyani Ungkap Alasan Ditjen Pajak Bangun Sistem 'Super Canggih'Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan latar belakang pengembangan sistem canggih perpajakan.
Baca lebih lajut »
Menkeu sebut ada delapan tujuan CTAS dari Ditjen PajakMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan terdapat delapan tujuan Core Tax Administration System (CTAS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal ...
Baca lebih lajut »
KPK Pelajari Keterlibatan Istri Mantan Pejabat Ditjen Pajak Rafael AlunKPK pelajari keterlibatan istri mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun
Baca lebih lajut »
Ditjen Pajak sebut pemadananan NIK-NPWP sudah 99 persenDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah ...
Baca lebih lajut »
BRI Terima Penghargaan dari Ditjen Pajak Kanwil LTO, Ini AlasannyaPenghargaan ini diberikan pada acara Penganugerahan Wajib Pajak Tahun 2024 bertajuk 'Memenuhi Janji Pendiri Republik' pada akhir Juni 2024 lalu.
Baca lebih lajut »