Berlaku 1 Juli, Ini Konsekuensi Wajib Pajak yang Belum Padankan NIK dan NPWP

Nik Jadi Npwp Berita

Berlaku 1 Juli, Ini Konsekuensi Wajib Pajak yang Belum Padankan NIK dan NPWP
Penghasilan Tidak Kena PajakSiapa Yang Wajib Bayar PajakUu Hpp
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 9 sec. here
  • 6 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 63%

DJP Kementerian Keuangan meminta wajib pajak untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga 30 Juni 2024.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meminta wajib pajak untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak hingga Minggu . Hal ini dilakukan dalam rangka implementasi NIK sebagai NPWP yang akan berlaku secara penuh mulai 1 Juli 2024.

Sementara, implementasi NPWP format 16 digit baru digunakan secara terbatas pada sistem aplikasi yang tersedia saat ini dan akan diterapkan secara penuh di masa depan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Penghasilan Tidak Kena Pajak Siapa Yang Wajib Bayar Pajak Uu Hpp Wajib Pajak Orang Pribadi

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Terakhir Juni, Ini Cara Pemadanan NIK-NPWP PajakTerakhir Juni, Ini Cara Pemadanan NIK-NPWP PajakImplementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan mulai berlaku secara penuh pada Juli 2024.
Baca lebih lajut »

Cara Pendaftaran NPWP Online untuk Pribadi, Begini Langkah-LangkahnyaCara Pendaftaran NPWP Online untuk Pribadi, Begini Langkah-LangkahnyaPendaftaran NPWP online adalah solusi modern yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
Baca lebih lajut »

DJP Dinilai Tidak Sepenuhnya Melakukan Pembinaan pada Wajib PajakDJP Dinilai Tidak Sepenuhnya Melakukan Pembinaan pada Wajib PajakJPNN.com : Ahli hukum pajak menilai bahwa DJP tidak sepenuhnya melakukan pembinaan pada wajib pajak.
Baca lebih lajut »

3 Cara Validasi Pemadanan Nomor Induk Kependudukan NIK dan NPWP, Batas Akhir 1 Juli 20243 Cara Validasi Pemadanan Nomor Induk Kependudukan NIK dan NPWP, Batas Akhir 1 Juli 2024Pemerintah memberikan batas waktu pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi penduduk dan NPWP 16 digit bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah.
Baca lebih lajut »

Ditutup Juni 2024, Ini yang Terjadi jika Tidak Lakukan Pemadanan NIK dengan NPWPDitutup Juni 2024, Ini yang Terjadi jika Tidak Lakukan Pemadanan NIK dengan NPWPWajib pajak diberi kesempatan untuk memadankan NIK dan NPWP hingga 30 Juni 2024. Jika tidak, ada konsekuensi yang menanti mereka.
Baca lebih lajut »

Tanggal Terakhir Pemadanan NIK-NPWP, Cek Status di SiniTanggal Terakhir Pemadanan NIK-NPWP, Cek Status di SiniIngat tenggat pemadanan NIK-nya sebagai NPWP hingga batas waktu 31 Juni 2024.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 09:47:21