Gaya baru KPK dengan tidak mengumumkan tersangka bila belum ditangkap atau ditahan mulai menjadi rutinitas pemberantasan korupsi di negeri ini.
"Dapat kami sampaikan bahwa saat ini KPK sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait kasus di PT DI tersebut. Kami belum dapat mengumumkan detail kasus dan tersangka dalam kasus tersebut saat ini sesuai dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pimpinan KPK," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin .KPK Evaluasi Cara Penetapan Tersangka: Potensi Kabur Bila Diumumkan Dulu
Ali enggan menyebutkan detail kasus tersebut. Pun mengenai siapa tersangka dalam perkara yang diusut itu masih ditutup Ali. Sementara itu dari kabar yang beredar disebutkan bila tersangka yang dijerat merupakan mantan petinggi PT DI yang diduga terkait korupsi penjualan pesawat. "Setelah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan diperoleh keterangan saksi-saksi, sehingga perkara tersebut menjadi terang, berikutnya KPK pasti akan menyampaikannya kepada rekan-rekan wartawan perihal perkara apa, alat buktinya apa saja dan siapa tersangkanya," kata Ali.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Film Antikorupsi ala KPK Siap Tayang BesokSelama pandemi covid-19 dan untuk belajar sambil hiburan palajar seluruh Indonesia akan disuguhi tayangan film antikorupsi lewat layar televisi stasiun TVRI.
Baca lebih lajut »
KPK Tunjuk Brigjen Pol Setyo Budi Plt Direktur Penyidikan |Republika OnlineSetyo Budi akan menjabat sampai ada pejabat definitif.
Baca lebih lajut »
KPK: Sudah Ada Sejumlah Nama yang Ikut Proses Seleksi 6 JabatanDiharapkan pada akhir Juni 2020 atau awal Juli 2020, enam posisi di KPK sudah terisi.
Baca lebih lajut »
Kuasa Hukum Imam Nahrawi Minta KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Taufik HidayatLa Ode Umar Bonte meminta KPK untuk menindaklanjuti dugaan aliran dana ke Taufik Hidayat.
Baca lebih lajut »
Ulum Sebut Nama Adi Toegarisman, KPK Harus SelidikiUlum menyebut Adi menerima Rp7 miliar saat menangani perkara yang membelit antara Kemenpora dan KONI itu.
Baca lebih lajut »
Terbang Iuran BPJS Tinggalkan Saran KPK - Berita Utama - koran.tempo.coKomisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan rekomendasi pada Maret lalu, sebelum Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Baca lebih lajut »