Banjir bandang dan longsor melanda Sumatera, diduga akibat tambang ilegal dan akumulasi kerusakan lingkungan. Pemerintah dan organisasi lingkungan menyoroti ketidaktegasan dalam tata kelola lingkungan dan risiko bencana yang berulang.
Warga berjalan melewati rumah-rumah yang rusak di sebuah desa yang terdampak banjir di Malalak, Sumatera Barat, Jumat 28 November 2025. Banjir ini diduga akibat maraknya tambang ilegal. Bahlil, yang mengaku masih akan mengecek dugaan aktivitas tambang ilegal sebagai pemicu bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara, menyatakan bahwa dirinya akan menyelidiki lebih lanjut. 'Nanti kita cek, nanti kita cek ya,' kata Bahlil, di DPP Golkar, Jakarta, dikutip Sabtu (29/11/2025).
Dia memaparkan pengalamannya dahulu ketika menjadi pengusaha tambang, di mana kegiatannya melibatkan penebangan pepohonan. Akibatnya, berkurangnya serapan air memberikan dampak buruk pada lingkungan, yang berujung pada bencana banjir dan longsor. 'Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi. Ketika pertambangan, perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik, maka dampaknya kepada lingkungan dan sosial. Hari ini yang terjadi, tanah longsor, karena pengundulan hutan, banjir, juga mengalami hal yang sama,' kata Bahlil dalam acara Aksi Nyata Bumi Lestari. Selama menjabat Menteri ESDM, Bahlil menegaskan komitmennya untuk menata kelola tambang guna menghindari dampak buruk terhadap lingkungan. Salah satunya adalah mewajibkan perusahaan tambang menyediakan jaminan biaya reklamasi pasca tambang sejak awal. 'Jadi kepada adik-adik saya dari aktivis lingkungan, kami dari ESDM sekarang ketat sekali terhadap pertambangan. Begitupun di Migas. Amdal-nya menjadi satu hal yang sangat penting sekali,' ujarnya.\Data dari Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Padang menunjukkan bahwa Kecamatan Koto Tangah adalah wilayah dengan jumlah warga terdampak terbesar, yaitu mencapai 20.983 orang. Foto menunjukkan warga bertahan di tepi sungai saat banjir melanda Padang, Provinsi Sumatra Barat, pada Kamis 27 November 2025. Terpisah, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa dugaan pertambangan ilegal sebagai penyebab banjir masih dalam penyelidikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas telah dikerahkan ke lapangan untuk melakukan pemetaan aktivitas tambang ilegal. Yuliot menjelaskan, 'Kan yang terkait dengan ilegal itu kan ada Satgas PKH. Satgas PKH kan sudah turun ke lapangan dan itu melakukan pemetaan di lapangan. Jadi juga ada kewajiban-kewajiban perusahaan. Ini untuk kewajiban perusahaan itu, kalau yang bersangkutan tidak memiliki perizinan, ya berarti ini kegiatan yang dilakukan adalah ilegal, itu ada denda yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan.' Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya bersama tim SAR gabungan terus melakukan pendataan dan upaya evakuasi terhadap warga yang terjebak banjir. Upaya juga dilakukan untuk membuka jalur alternatif terkait dengan jembatan nasional yang rusak. Foto udara memperlihatkan sebuah ekskavator sedang membersihkan lumpur dari banjir bandang di jalan utama yang menghubungkan Aceh dan Sumatera Utara di Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, pada Jumat 28 November 2025.\Sebelumnya, sebagian besar wilayah Sumatera Barat telah dilanda bencana sejak 22 November 2025, mulai dari banjir bandang hingga longsor. Bencana ini tidak hanya merendam ribuan rumah dan merusak infrastruktur, tetapi juga merenggut nyawa. Data dari Basarnas hingga Jumat 29 November 2025, mencatat sebanyak 22 orang meninggal dunia dan 12 orang lainnya masih dalam pencarian. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat menyoroti bahwa bencana kali ini merupakan akumulasi krisis ekologis yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir. Walhi Sumbar menilai bahwa rangkaian peristiwa ini bukan sekadar bencana alam atau dampak ekstrem dari curah hujan, melainkan bencana ekologis. “Cuaca ekstrem hanya pemicu. Yang membuat bencana sebesar ini terjadi adalah akumulasi kerusakan ekologis bertahun-tahun,” ujar Ketua Divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan Walhi Sumbar, Tommy Adam, Jumat (28/11/2025). Beberapa akses vital di tiga provinsi utama, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terputus. Foto udara memperlihatkan permukiman yang terendam banjir di Medan, Sumatera Utara, Jumat 28 November 2025. Tommy menyampaikan bahwa bencana yang melanda wilayah Sumbar merupakan konsekuensi dari ketidakadilan ruang dan lemahnya tata kelola lingkungan oleh pemerintah daerah. Degradasi hutan, rusaknya daerah aliran sungai, alih fungsi lahan, pertambangan ilegal, dan pembangunan yang mengabaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disebut sebagai faktor yang saling berkaitan. “Seluruh kajian risiko bencana sebenarnya sudah ada, begitu juga aturan tata ruang. Tapi pemerintah daerah tidak pernah sungguh-sungguh mengimplementasikannya,” kata Tommy. Menurutnya, ketidakseriusan tersebut terlihat dari bencana ekologis yang berulang di wilayah yang sama dari tahun ke tahun. Fenomena gelondongan kayu yang hanyut terbawa arus sungai pada saat kejadian menjadi bukti nyata rusaknya kawasan hulu. “Itu bukan fenomena alam. Itu tanda kuat bahwa aktivitas penebangan di hulu DAS masih berlangsung,” ujarnya
Banjir Bandang Longsor Tambang Ilegal Kerusakan Lingkungan Sumatera
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Banjir Sumatera: Update Terbaru Longsor dan Banjir Bandang di Wilayah Sumut, Sumbar, dan AcehPulau Sumatera dilanda bencana hidrometeorologi parah berupa banjir bandang dan tanah longsor sejak akhir November 2025, menyebabkan sedikitnya 104 orang meninggal dunia, puluhan ribu warga mengungsi, dan kerusakan infrastruktur yang meluas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Baca lebih lajut »
Cuaca Ekstrem di Aceh-Sumut-Sumbar, Penerbangan Tetap Aman?Tiga bandara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tetap beroperasi normal meski banjir bandang melanda.
Baca lebih lajut »
Basarnas: 105 Tewas Akibat Bencana Alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan AcehBasarnas melaporkan 105 korban jiwa akibat bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Proses evakuasi terus dilakukan dengan mengerahkan ribuan personel dan berbagai peralatan. Pakar hidrologi menjelaskan penyebab bencana dari faktor alam dan antropogenik.
Baca lebih lajut »
Irman Gusman Desak Status Bencana Nasional untuk Penanganan Bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan AcehAnggota DPD RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional menyusul banjir bandang dan longsor besar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ia menekankan pentingnya mobilisasi penuh sumber daya negara untuk penanganan krisis yang melumpuhkan kehidupan warga dan merusak infrastruktur.
Baca lebih lajut »
Banjir Bandang dan Longsor: Krisis Ekologis di Balik Bencana Hidrometeorologi di SumateraBanjir bandang dan tanah longsor di Sumatera bukan hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, melainkan krisis ekologis akibat deforestasi dan kerusakan lingkungan. WALHI mendesak evaluasi izin tambang di tengah tingginya risiko bencana.
Baca lebih lajut »
147 Korban Tewas dan Ratusan Hilang, BNPB: Status Banjir Sumatera Masih Bencana DaerahPemerintah memastikan bahwa status kejadian bencana banjir Sumatera belum dinaikkan menjadi bencana nasional.
Baca lebih lajut »