RUU Tax amnesty masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
Foto: Infografis/ 10 Negara dengan Populasi Orang Kaya Terbanyak di Dunia/Aristya Rahadian krisabellaKetua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan urgensi mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025. Dia mengatakan tax amnesty memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak patuh pajak untuk 'bertaubat'.
"Kita tetap berusaha melakukan pembinaan untuk wajib pajak itu tetap patuh. Tapi pada saat yang sama kita juga harus memberikan peluang terhadap kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk diberikan sebuah program," kata Misbakhun ditemui di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa, .Dia mengatakan DPR tak ingin para pengemplang pajak untuk menghindar terus menerus. Tax amnesty, kata dia, adalah jalan keluar untuk mengampuni kesalahan pajak itu.
"Jangan sampai orang menghindar terus dari pajak, tapi tidak ada jalan keluar untuk mengampuni. Maka amnesty ini salah satu jalan keluar," ujar dia. Sebelumnya, DPR telah menyepakati memasukkan RUU tentang tax amnesty masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Dengan begitu, maka revisi aturan ini akan menjadi prioritas DPR untuk disahkan pada masa kerja DPR di tahun depan.Pemerintah telah melaksanakan tax amnesty sebanyak dua kali, yakni Jilid I periode 2016-2017 dan Jilid II pada 2022. Program tax amnesty bertujuan untuk menarik uang dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan aset-asetnya di sejumlah negara suaka pajak.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mulai Diterapkan Juli 2025, Sekolah Gratis Jakarta Masuk Program Prioritas APBD 2025Hanya sekolah swasta yang telah menerima dana BOS selama tiga tahun berturut-turut yang dapat mengikuti program ini.
Baca lebih lajut »
DPR setujui Prolegnas 2025–2029 dan Prolegnas Prioritas 2025Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024–2025 menyetujui 176 rancangan undang-undang masuk Program Legislasi Nasional ...
Baca lebih lajut »
Kloter Pertama Haji 2025 Direncanakan Berangkat 2 Mei 2025Persiapan pelaksanaan ibadah haji 2025 telah dilakukan. Kloter pertama jemaah haji direncanakan akan mulai terbang pada 2 Mei 2025.
Baca lebih lajut »
Musim Hujan Telah Tiba, Jakarta & 24 Wilayah Ini Mesti Waspada!BMKG juga memprediksi musim hujan akan terjadi hingga 2025, setidaknya hingga Februari 2025.
Baca lebih lajut »
Pandangan Iklim BMKG 2025: Tidak Ada AnomaliBMKG baru saja mengeluarkan laporan 'Climate Outlook 2025' atau 'Pandangan Iklim 2025'.
Baca lebih lajut »
Fakta! Tarif PPN RI Jadi Terbesar Kedua di ASEANPajak Pertambahan Nilai (PPN) akan jadi dinaikkan pada tahun 2025 menjadi 12% pada 2025
Baca lebih lajut »