Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih ditunda karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) masih mendata kembali ASN menyusul penambahan beberapa kementerian dan lembaga serta perubahan nomenklatur.
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyebut dalam waktu dekat belum ada aparatur sipil negara ( ASN ) yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Dia menjelaskan kementeriannya masih mendata kembali ASN di seluruh kementerian/lembaga, mengingat ada penambahan beberapa kementerian dan lembaga, serta perubahan nomenklatur kementerian yang berpengaruh kepada penempatan ASN -nya.
“Jangka pendeknya tentunya kami untuk IKN memang belum menyentuh terlebih dahulu sekarang untuk perpindahan orangnya. Tadi saya bilang, orangnya memang mau dipindah yang mana? Saya nggak punya data lagi, sekarang datanya sudah beda,” kata Menpan RB saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto. Baca Juga:Dia melanjutkan pemindahan ASN ke IKN juga sulit berjalan dalam waktu dekat, karena harus ada penambahan jumlah bangunan yang diperuntukkan bagi kementerian/lembaga beserta pegawainya. “Kalau kemarin, tower-tower-nya sudah didesain 34 kementerian. Kemudian, orang-orangnya juga yang mau berpindah kita sudah punya datanya. Tetapi, ternyata dengan adanya pemecahan kementerian jadi kami juga harus menanyakan kembali orang-orangnya ke mana,” ujar Rini. Dia mencontohkan misalnya saja ada sejumlah orang yang dulunya berdinas di Kementerian Hukum dan HAM saat ini menempati tugas baru, baik itu di Kementerian Hukum maupun Kementerian HAM. Baca Juga:Rini menjelaskan harus mendata dan menanyakan kembali ke masing-masing kementerian/lembaga, apakah orang-orang yang semula diproyeksikan pindah ke IKN tetap akan dipindahkan atau ada orang-orang lain yang dipersiapkan. “Mereka (kementerian/lembaga) harus menata kembali, bahwa si A, si B masuk ke kementerian ini, si C, si D masuk kementerian itu. Harus didata dulu supaya nanti perpindahannya bisa lebih sempurna,” sambungnya
IKN ASN Perpindahan Menpan RB Pendataan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Pemindahan ASN ke IKN, Menteri PU: Belum Ada Aba-Aba, MenungguMenpan RB Rini Widyanti mengatakann pemerintah masih menggodok skema pemindahan ASN ke IKN di Kalimantan Timur.
Baca lebih lajut »
Kaleidoskop 2024: ASN Molor Pindah, Beda Jokowi dan Prabowo soal Ngantor di IKNKabar terkait pemindahan ASN dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum menemui ujungnya.
Baca lebih lajut »
Pemindahan ASN ke IKN Tahun 2025 Belum DefinitifMenteri PANRB Rini Widyantini menyatakan tanggal pasti pemindahan ASN ke IKN tahun 2025 masih menunggu ketetapan Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan insentif untuk ASN yang pindah akan diperjuangkan oleh Kementerian PANRB.
Baca lebih lajut »
Menpan RB sebut ASN belum dipindah ke IKN dalam waktu dekatMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyebut dalam jangka pendek atau dalam waktu dekat belum ada ...
Baca lebih lajut »
Pindahan ASN ke IKN Belum Terjadi dalam Jangka PendekMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyatakan bahwa dalam waktu dekat tidak ada ASN yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Rini menjelaskan bahwa Kementeriannya masih mendata kembali ASN di seluruh kementerian/lembaga karena adanya penambahan beberapa kementerian dan perubahan nomenklatur yang mempengaruhi penempatan ASN.
Baca lebih lajut »
Pemindahan ASN ke IKN Belum Prioritas, Kemensos Fokus Pendataan UlangMenteri Sosial Rini mengatakan pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN) belum menjadi prioritas dalam waktu dekat. Kemensos fokus melakukan pendataan ulang terkait ASN di berbagai kementerian/lembaga, mengingat adanya penambahan kementerian, lembaga baru, serta perubahan nomenklatur yang berdampak pada penempatan pegawai.
Baca lebih lajut »