Misbakhun juga memastikan Komisi XI akan memanggil Menkeu Sri Mulyani untuk menjelaskan kebijakan soal kenaikan CHT tersebut.
JawaPos.com – Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah tentang kenaikan cukai hasil tembakau sebesar 10 persen yang akan berlaku pada 2023 dan 2024.
Baca juga:Dibayangi Resesi, Petani Tembakau Makin Resah jika CHT jadi DinaikkanWakil rakyat yang getol menyuarakan aspirasi petani tembakau itu menilai kebijakan Menkeu Sri Mulyani tentang kenaikan CHT dalam tiga tahun terakhir ini begitu eksesif. Misbakhun memerinci CHT pada 2020 naik 23 persen. “Mohon dicatat bahwa 95 persen tembakau yang dihasilkan petani itu untuk bahan baku rokok. Jadi, salah satu penyebab kerontokan ekonomi petani tembakau selama lima tahun ini adalah dampak dari kenaikan cukai yang sangat tinggi,” katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kasus Gagal Ginjal Anak, DPR: Terlihat Sekali BPOM Tidak Mau DisalahkanAnggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengusulkan agar Komisi VI dan Komisi IX mengadakan rapat gabungan untuk mengusut tuntas kasus gagal ginjal akut pada anak.
Baca lebih lajut »
Laporan Lengkap Komnas HAM Terkait Tragedi KanjuruhanKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis laporan lengkap Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan.
Baca lebih lajut »
Ananda Emira Moeis Dorong Percepatan Revitalisasi Fasilitas Kebudayaan, Ini TujuannyaAnggota Komisi IV DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mendorong percepatan revitalisasi fasilitas kebudayaan, simak tujuannya kebudayaan
Baca lebih lajut »
Menang Pemilu, Benjamin Netanyahu akan Kembali Menjadi PM IsraelMantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sekutu sayap kanannya memastikan kemenangan sekaligus suara mayoritas di parlemen setelah pemungutan suara pemilu dua hari lalu, kata komisi pemilihan umum Israel pada hari Kamis (3/11). Hasil pemilu yang dirilis komisi tersebut menyatakan...
Baca lebih lajut »
Rawan Praktik Kepentingan dan Kriminimalitas Lembaga Zakat, Komisi VIII DPR RI Minta Revisi UU Zakat Masuk ProlegnasJakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengharapkan revisi UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masuk dalam program legislasi nasional prolegnas
Baca lebih lajut »
Anggota DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis: Jangan Sampai Anak Tak Sekolah Gegara Terkendala RegulasiAnggota Komisi IV DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mengingatkan pemerintah untuk mencari solusi agar jangan sampai regulasi jadi kendala anak untuk sekolah sekolah
Baca lebih lajut »