Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa ketidakhadiran mereka dalam konferensi internasional di Swiss untuk mengatasi konflik Ukraina bukan berarti ...
Beijing - Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa ketidakhadiran mereka dalam konferensi internasional di Swiss untuk mengatasi konflik Ukraina bukan berarti menentang upaya perdamaian.
"China dengan tulus berharap bahwa konferensi perdamaian tidak akan berubah menjadi wahana yang digunakan untuk menciptakan konfrontasi blok. Bagi negara-negara tertentu, meskipun mereka berpartisipasi, mereka belum tentu dengan sepenuh hati ingin konflik tersebut berhenti," ungkap Mao Ning tanpa menyebut negara mana yang ia maksud.
China, kata Mao Ning telah berulang kali menekankan bahwa konferensi perdamaian internasional harus memenuhi tiga elemen penting, yaitu pengakuan dari Rusia dan Ukraina, partisipasi yang setara dari semua pihak dan diskusi yang adil mengenai seluruh rencana perdamaian. "Keputusan China untuk berpartisipasi murni berdasarkan penilaian kami mengenai pertemuan itu sendiri dan kami yakin pihak-pihak terkait dapat memahami posisi kami," ungkap Mao Ning.
Mao Ning pun menegaskan diplomat China tidak berupaya untuk menekan diplomat dari negara manapun terkait perundingan tersebut. "Perdagangan kami dengan Rusia berjalan normal dan dilakukan secara terbuka. Hal ini konsisten dengan peraturan WTO dan prinsip pasar terbuka. Saya mencatat ada statistik yang menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen impor komponen senjata dan barang penggunaan ganda Rusia berasal dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Presiden Zelensky sendiri juga menyebutkan hal ini dalam sambutannya," ungkap Mao Ning.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bamsoet Dukung Kementerian PUPR Dipisah Jadi Kementerian Perumahan dan Kementerian Pekerjaan RakyatBerita Bamsoet Dukung Kementerian PUPR Dipisah Jadi Kementerian Perumahan dan Kementerian Pekerjaan Rakyat terbaru hari ini 2024-05-29 14:27:14 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Muncul Usulan Baru Di Rapat Baleg DPR: Aturan Jumlah Kementerian Diubah, Diganti Sesuai Kebutuhan PresidenPasal 15 tentang jumlah keseluruhan kementerian, mengatur jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34 kementerian
Baca lebih lajut »
Bamsoet Dukung Pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat dari Kementerian PUPRBambang Soesatyo mendukung apabila Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan melakukan pemisahan Kementerian PUPR menjadi dua kementerian tersendiri
Baca lebih lajut »
Gugat UU Kementerian ke MK, APHA Dorong Kementerian Masyarakat AdatAPHA menguji Pasal 5 ayat (2) UU Kementerian Negara yang dianggap bertentangan terhadap sejumlah pasal, salah satunya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Baca lebih lajut »
Isu Tambah Kementerian, di DPR Semua Fraksi Setuju Jumlah Kementerian Tidak DibatasiTerkait penambahan kementerian, ini mencuat setelah kabarnya pemerintahan baru, di bawah Prabowo-Gibran, akan menambah kementerian pada pemerintahannya nanti, menjadi 40.
Baca lebih lajut »
Jumlah Kementerian Bisa Diatur Presiden, RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPRBerita Jumlah Kementerian Bisa Diatur Presiden, RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPR terbaru hari ini 2024-05-16 12:58:37 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »