Krisis Kedua setelah Wabah PERSEDIAAN obat-obatan untuk penyakit selain Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terancam langka setelah Kementerian Kesehatan mengubah sistem tender dengan alasan untuk memberantas mafia obat. Majalah Tempo edisi terkini.
DI hadapan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada pertengahan Februari lalu, Aditya Wardhana mengemukakan kegusarannya terhadap nasib penyandang human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome atau HIV/AIDS. Direktur Eksekutif Koalisi AIDS Indonesia itu mengatakan terjadi kelangkaan obat antiretroviral jenis tenofovir, lamivudine, dan efavirenz di pasaran.
Ery Sulaeman, pengidap HIV/AIDS di Bali, membenarkan kabar tentang kelangkaan obat ARV di Pulau Dewata. Laki-laki 52 tahun itu mengatakan kelangkaan juga terjadi untuk obat bermerek Aluvia dan Truvada. Awal Februari lalu, ia harus beralih ke obat ARV jenis tenofovir dan lamivudine. Obat yang diperolehnya secara gratis itu hampir mendekati kedaluwarsa. Beberapa hari dia meminum obat pengganti itu, pencernaannya bermasalah.
Pahala bercerita, dalam pertemuan selama satu setengah jam itu, Terawan mengatakan tak mau kementeriannya ikut mengadakan obat dan alat kesehatan untuk menghindari potensi korupsi. Terawan, menurut Pahala, ingin mengembalikan pengadaan obat ke LKPP. “Saya katakan, justru kalau dikembalikan akan berbelit dan berpotensi korupsi,” ujar Pahala, Sabtu, 18 April lalu. Alexander Kaliaga Ginting membenarkan adanya pertemuan tersebut. “Tidak hanya masalah obat, tapi juga anggaran dan pengadaan,” katanya.
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengakui lembaganya kekurangan orang, termasuk untuk mengurus lelang obat yang jumlahnya banyak. Dari total 205.606 katalog elektronik yang dikeluarkan LKPP pada 2019, setidaknya ada 1.000 jenis obat yang diadakan. LKPP juga meminta Kementerian Kesehatan yang mengajukan spesifikasi dan rencana kebutuhan obat. “Sehingga yang mengadakan kontrak itu Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Terawan belum bisa dimintai tanggapan. Ia tak menjawab permintaan wawancara yang dilayangkan melalui surat ke kantornya dan melalui pesan pendek ke nomor telepon selulernya. Ia pun tak merespons panggilan telepon dari Tempo. Pada 4 November 2019, dalam pertemuan dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito, Terawan mengaku diperintahkan Presiden Joko Widodo mengatasi persoalan tingginya harga obat. “Harga obat yang tinggi berarti ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti,” ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ilmuwan Temukan Obat Baru Covid-19 |Republika OnlineObat tersebut bisa mengubah cara dokter dalam mengobati pasien Covid-19.
Baca lebih lajut »
Para ilmuwan temukan obat baru untuk pasien COVID-19Para ilmuwan di Universitas Emory Atlanta telah menemukan obat baru yang dapat mengubah cara dokter dalam mengobati pasien positif terinfeksi virus corona ...
Baca lebih lajut »
Sejumlah Ilmuwan AS Menemukan Obat untuk Pasien CoronaSejumlah ilmuwan di Universitas Emory Atlanta, AS, menemukan obat baru untuk pasien positif virus corona COVID-19. obatcorona
Baca lebih lajut »
Kalbe Farma Gandeng Perusahaan Asing Produksi Obat CoronaPT Kalbe Farma Tbk akan memproduksi obat dan alat kesehatan terkait COVID-19. Perusahaan akan melakukan hal itu dengan menggandeng perusahaan asing. Begini persiapannya: via detikfinance
Baca lebih lajut »
5 Hal yang Perlu Anda Ketahui dari Uji Coba Avigan sebagai Obat Covid-19Uji coba Fujifilm di Jepang dan AS akan berlangsung hingga akhir Juni, dengan data lain datang dari uji coba di Italia dan tempat lain.
Baca lebih lajut »