Berbeda dengan Jokowi di Indonesia yang mempertahankan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Malaysia lebih memilih membatalkannya.
Lantaran beberapa infrastruktur sudah terlanjur terbangun, Malaysia sampai harus menanggung kerugian serta membayar kompensasi ke Singapura, negara tetangga sekaligus mitra dalam proyek Kuala Lumpur-Singapore High Speed Rail .
HRS merupakan proyek besar yang dijalankan bersama dua Negeri Jiran tersebut yang mengoneksikan ibu kota Kuala Lumpur dengan kawasan Jurong di Singapura. Proyek HRS tersebut bakal memakan investasi sebesar 25 miliar dollar AS atau sekitar Rp 352,89 triliun. Saat kesepakatan itu, Malaysia dimpimpin oleh PM Najib Razak. Dari kajian hingga pembangunan beberapa infrastruktur pendukung hingga proyek akhirnya dibatalkan, Malaysia sudah mengeluarkan anggaran cukup besar.
Pihak Singapura sendiri meminta Malaysia membayar kompensasi atas sejumlah kegiatan konstruksi yang telah berjalan. Malaysia diketahui harus membayar biaya kompensasi sebesar Rp 1,1 triliun ke Singapura.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Izinkan Dana Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari APBNMelalui Prepres No.93 Tahun 2021, Presiden Joko Widodo mengizinkan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung dari APBN.
Baca lebih lajut »
Terkini Bisnis: Jokowi Izinkan APBN Biayai Kereta Cepat, Harga Mi Indofood NaikBerita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari Presiden Jokowi yang berubah sikap soal pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. TempoBisnis
Baca lebih lajut »
Jokowi Alihkan Tugas Kereta Cepat ke Luhut, Indef: Indikasi Ada MasalahIndef menilai sikap Jokowi mengalihkan tugas kepemimpinan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari Airlangga ke Luhut mengindikasikan suatu masalah. TempoBisnis
Baca lebih lajut »
Jokowi Buka Peluang APBN Danai Proyek Kereta Cepat, Indef: Preseden BurukIndef melihat perubahan kebijakan pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menimbulkan preseden buruk di masa mendatang. TempoBisnis
Baca lebih lajut »