Bawaslumewanti-wanti KPU yang akan mengakomodir Putusan Mahkamah Agung MA terkait tafsir penghitungan syarat minimum usia calon kepala daerah
) yang akan mengakomodir Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terkait tafsir penghitungan syarat minimum usia calon kepala daerah. Jika diterapkan padaPasalnya, putusan MA itu keluar di tengah tahapan verifikasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan atau independen. Sampai saat ini, KPU belum menerbitkan peraturan terbaru yang mengakomodir putusan tersebut, sedangkan syarat dukungan calon independen itu sedang diverifikasi faktual.
Jika syarat dukungan para bakal pasangan calon kepala daerah independen dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU, mereka baru dapat mendaftarkan diri menjadi peserta Pilkada 2024 pada 27-29 Agustus mendatang. Jadwal itu sama dengan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah yang diusung partai politik.
"Jika yang mengajukannya adalah seluruh kandidat perempuan, dapat dibayangkan bisa ada PSU di mana-mana, jika kemudian masuk di MK dan dikabulkan. Untung hanya satu," pungkas Bagja. "Kita sedang memikirkan strateginya supaya kemudian ada kesempatan bagi yang akan menempuh lewat jalur perseorangan. Kalau mau fair atau mau jujur, kita harus buka kesempatan lagi ," tandas Hasyim.KETUA Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari mengatakan calon kepala daerah Pilkada 2024 mesti genap berusia 25 atau 30 tahun pada akhir Desember 2024.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pj Gubernur Jabar Wanti-wanti Orangtua Murid Tidak Curang dalam PPDB 2024Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat akan segera dibuka. Seperti tahun
Baca lebih lajut »
Menko Polhukam Wanti-wanti Keamanan Papua di Pilkada 2024Keamanan di wilayah Papua pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 menjadi salah satu perhatian pemerintah. Sebab, seiring pemekaran yang
Baca lebih lajut »
Berkaca Kasus Asabri dan Jiwasraya, PKS Wanti-Wanti Pengelolaan Dana Tapera Harus TransparanAnggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi menilai pengelolaan dana Tapera harus transparan dan perlu pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baca lebih lajut »
Capello Wanti-wanti Pengganti Pioli Ditunggu Tugas Berat di MilanFabio Capello menilai pelatih baru AC Milan dinanti tugas berat. Pengganti Stefano Pioli akan menduduki salah satu kursi pelatih 'terpanas' di Serie A.
Baca lebih lajut »
Konsultan-Broker Properti Wanti-wanti Dana Iuran Tapera, Kenapa?Konsultan dan broker properti tiba-tiba bicara soal dana iuran Tapera. Bahkan keduanya wanti-wanti pemerintah soal ini.
Baca lebih lajut »
Wanti-wanti Sandiaga Terjadi Overtourism di Labuan Bajo: Batasi InfrastrukturSandiaga mewanti-wanti pengembangan pariwisata Labuan Bajo agar tidak terjadi overtourism. Ia pun mendorong pembangunan infrastruktur dibatasi.
Baca lebih lajut »