Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 59.478 ketidaksesuaian prosedur pada proses pencocokan dan penelitian untuk Pemilu 2024 oleh panitia pemutakhiran daftar...
) untuk Pemilu 2024 oleh panitia pemutakhiran daftar pemilih . Bawaslu menerima 129 aduan terkait proses coklit.
" pemilih belum terdata terdapat 98 aduan, terdapat di 10 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara," katanya, Jumat .Klaster kedua, 21 aduan soal pemilih salah penempatan TPS terdapat di 5 provinsi yakni di Aceh, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bawaslu Antisipasi Penggunaan Dana Ilegal pada Pemilu 2024Bawaslu mengantisipasi penggunaan dana cepat secara ilegal oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab pada pemilihan umum (pemilu) mendatang.
Baca lebih lajut »
Bawaslu RI: Jika Pemilu 2024 Ditunda yang Disalahkan PenyelenggaraBawaslu terus mengawasi proses pemilu 2024 agar tetap berjalan. Bawaslu menilai jika pemilu ditunda, publik akan menyalahkan para penyelenggara pemilu.
Baca lebih lajut »
Anggaran Belum Cair 100 Persen, Bawaslu Ungkap Risiko dan Bahayanya bagi Pemilu 2024Bawaslu mengharapkan pemerintah segera mencairkan anggaran Bawaslu tahun 2023 secara penu guna mengoptimalkan pengawasan dalam beragam tahapan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Ingin Punya Kewenangan Investigasi Akses Masuk Dana Kampanye di Pemilu 2024Bawaslu ingin mempunyai kewenangan melakukan investigasi hingga masuk akses data penggunaan dana kampanye di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Sukoharjo Gandeng Sukarelawan Hingga Kades untuk Awasi Pemilu 2024Bawaslu Sukoharjo menggelar acara Penguatan Forum Warga Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024. Mereka berupaya melibatkan sebanyak mungkin warga untuk berpartisipasi aktif dalam tahapan Pemilu.
Baca lebih lajut »
Sikap Komisi II DPR soal Putusan PN Jakpus: Minta KPU dan Bawaslu Tidak Menunda Pemilu 2024Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PDIP Junimart Girsang mengaku kecewa terhadap KPU RI dalam menyikapi putusan PN Jakpus atas gugatan Partai Prima. Dia menyebut
Baca lebih lajut »