Pemberian advokasi hukum ini diberikan kepada pegawai yang menghadapi masalah hukum secara litigasi maupun nonlitigasi, kecuali tindak pidana korupsi.
Pada kasus masalah litigasi, advokasi hukum diberikan untuk proses pemeriksaan perkara, penyelidikan dan/atau penyidikan, somasi, keberatan, dan upaya administratif.
Pada perkara pidana, Ketua Bawaslu di tiap jenjang juga dapat menunjuk konsultan hukum/advokat bagi pegawai yang terjerat kasus. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Hariyono, menjelaskan bahwa beleid ini dibuat untuk"memberi rasa aman dan nyaman kepada seluruh jajaran pengawas pemilu dalam bekerja" jelang Pemilu 2024.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rico Sia Desak Bawaslu RI Kembalikan Putusan Timsel Bawaslu PBDANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno tim seleksi calon anggota Bawaslu Papua Barat Daya periode 2023-2028.
Baca lebih lajut »
Denmark Tambah Bantuan ke Ukraina Rp48 T, Siapkan Pelatihan Pilot F-16Denmark berencana menaikkan bantuan ke Ukraina hingga 21,9 miliar kron Denmark atau Rp 48 triliun untuk beberapa tahun ke dapan.
Baca lebih lajut »
Empat Nama Diserahkan ke Bawaslu RIPerebutan kursi dua anggota Bawaslu Kalsel menyisakan empat nama. Mereka inilah yang akan mengikuti tahap seleksi akhir fit and proper test di Bawaslu RI. Ada tiga laki-laki, dan satu perempuan. Keempat nama itu adalah Thessa Aji Budiono yang merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin. Des Rizal Rac
Baca lebih lajut »
PIA Minta Bawaslu Surati KPU Lapor Sumbangan Kampanye Tetap DiwajibkanAktivis PIA, Valentina, menilai LPSDK sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu untuk menghasilkan pemerintahan bersih yang bebas dari korupsi.
Baca lebih lajut »
KPU Tiadakan LPSDK, Masyarakat Sipil Minta Bawaslu Turun TanganBawaslu diminta memastikan KPU mengatur kewajiban LPSDK bagi peserta Pemilu 2024 dalam Rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye. LPSDK penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Polhuk AdadiKompas Kompas58
Baca lebih lajut »
Diduga Langgar Kode Etik, Herwyn Malonda Diadukan ke DKPPHerwyn disinyalir melanggar kode etik dengan meloloskan kader partai politik sebagai anggota timsel Bawaslu Kaltara.
Baca lebih lajut »