Bawaslu mengaku kesulitan temukan pelanggaran terkait kedekatan presiden dengan capres 02 Prabowo karena Jokowi tidak berkampanye.
Menurut Bagja, Bawaslu baru bisa menindaklanjuti kedekatan tersebut jika Jokowi terindikasi ikut berkampanye.
"Namun kami bisa menyatakan misalnya pertemuan dengan Presiden dan Pak Menhan, itu masalahnya di mana? Itu juga jadi persoalan. Kami juga tidak bisa 'ini rasa-rasanya melakukan kampanye'. Rasa itu tidak bisa diadili, dan rasa itu tidak bisa kami juga lakukan," ujarnya Meski demikian, Bagja mengklaim Bawaslu selalu melakukan pengawasan kepada setiap peserta Pemilu. Termasuk, jika ada keterlibatan peserta pemilu dalam kegiatan lembaga negara."Tadi seperti yang dinyatakan oleh Bawaslu provinsi, ketika ada kegiatan kepala negara ataupun pejabat negara yang kemudian ada yang bersangkutan adalah peserta pemilu ataupun masuk dalam partai politik, maka teman-teman melakukan pengawasan," ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-GibranDugaan pengerahan bantuan sosial (bansos) untuk suksesi pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo
Baca lebih lajut »
Kasus Presiden Bagikan Bansos di Depan Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Bela Jokowi: Tidak Langgar Netralitas!'Berdasarkan hasil kajian laporan Nomor 001 Tahun 2024 tanggal 18 Januari 2024, tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu,' kata Bagja.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Blak-blakan Soal Pertemuan Jokowi-Prabowo yang Disoroti MKBawaslu tidak menganggap pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto selama masa kampanye sebagai pelanggaran.
Baca lebih lajut »
Bawaslu Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tak Bisa Disimpulkan KampanyeKetua Bawaslu Rahmat Bagja buka suara soal pertemuan Jokowi dan Prabowo selama masa kampanye.
Baca lebih lajut »
Prabowo Ngeluh Ongkos Demokrasi Mahal, PDIP: Nanti Kita Buat Murah Lewat Proporsional TertutupCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, menilai ongkos demokrasi di Indonesia sangat mahal.
Baca lebih lajut »
Bawaslu minta DKPP berhentikan anggota Bawaslu Puncak JayaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberhentikan anggota Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, Papua ...
Baca lebih lajut »